BANYUWANGI – Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Banyuwangi untuk serius program Kabupaten Layak Anak (KLA).

Menurut Ficky, program-program pemkab yang sudah dikonsep, direncanakan, dan dianggarkan bupati bersama DPRD, dalam rangka untuk kesuksesan KLA benar-benar dilakukan dengan serius.

“Kami cukup menegaskana saja bahwa program bupati sangat bagus dan ini mungkin akan lebih dimaksimalkan lagi tambahan-tambahan skor yang bisa disampaikan ke tim verifikator,” ujar Ficky usai mengikuti Rapat Monitoring Kinerja Bupati Tim PPPA RI, Kamis (25/5/2023).

Program KLA memang membutuhkan keseriusan dalam pelaksanaan. Ficky menjelaskan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi di Banyuwangi.

“Kalau hasil dari verifikasi tadi kan ada beberapa yang harus dilengkapi. Yang pasti kelengkapan syarat-syaratnya tidak terlalu banyak. Dari pertemuan yang pertama dan pertemuan kedua ini kami kira sudah banyak perubahan. Sudah banyak program yang sudah menjadi realita, dan realita di bawah itu sudah baguslah,” jelasnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi itu juga memberikan apresiasi kepada kinerja Pemkab Banyuwangi dalam mewujudkan Banyuwangi sebagai KLA.

“Jadi, urusan urusan penanganan kasus sudah sangat baik, pendampingan terhadap korban kekerasan anak ataupun sosialisasi dengan penurunan pernikahan dini itu juga laporannya juga sudah baik,” ujarnya.

Ficky juga mencermati upaya Pemkab Banyuwangi melalui dinas terkait memaksimal program KLA sehingga memberikan manfaat pada masyarakat. Menurutnya, kasus kekerasan perempuan dan anak di Banyuwangi sudah berkurang.

“Ya, kan memang gini ada kabupaten atau kota yang itu warganya berani malapor. Kalau berani malapor itu kan positif. Berarti ini akan semakin ketat kita awasi. Tapi ada kabupaten atau kota yang data kekerasan anaknya rendah, berarti ada indikasi apakah itu memang betul rendah atau memang warga dengan kekerasan atau perempuan dan anak itu berani melapor atau tidak,” tuturnya.

Untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan, Ficky mendorong pemkab untuk bergotong royong dengan berbagai elemen masyarakat dan lintas sektor.

“Ya memang dari instansi ataupun penegak hukum ya harus lebih aktif sosialisasi dan turun. Jadi, tidak hanya mulai di kabupaten kota, tapi harus sampai ke desa atau pelosok-pelosok,” terangnya.

“Kalau ngomong pelayanan dan sosialisasi itu harus sampai ke pelosok-pelosok, harus sampai ke sana. Lah ini kan menuju ke sana agar lebih maksimal,” tandasnya. (aras/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS