SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Agatha Retnosari, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk lebih meningkatkan kesetaraan pada kawan-kawan disabilitas.

Menurutnya, saat ini kesetaraan tersebut masih jauh dari proporsional. Meski regulasi terkait disabilitas sudah terbentuk, faktanya masih banyak yang belum terawasi dengan baik.

Agatha mencontohkan di sekolah-sekolah Surabaya, di mana SMP dan SMA inklusi jumlahnya masih sedikit, sehingga siswa-siswi disabilitas kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih lanjut.

“Mereka kesulitan setelah SMP mau meneruskan di SMA inklusi mana. Nah, problemnya yang disampaikan adalah soal pengajar. Maka dibutuhkan good will dari gubernur,” ujarnya, Jumat (23/2/2023).

Selain itu, para disabilitas juga mengalami kesulitan mencari pelatihan yang inklusif, sehingga berdampak pada minimnya skill yang dikuasai untuk meningkatkan taraf ekonominya.

“Tidak hanya charity, tapi empowerment. Itulah kemudian kenapa pemerintah harus menyediakan fasilitas publik yang inklusif,” jelasnya.

Untuk itu, anggota Komisi B DPRD Jatim itu mendorong Pemprov Jatim untuk membuat program prioritas disabilitas, khususnya di bidang keterampilan dan pendidikan.

“Saya juga sedang berpikir bagaimana kawan disabilitas ini punya skill, sehingga bisa membentuk UMKM sendiri dan bisa berdikari. Kalau mereka bisa berdaya, maka mereka bisa menghidupi mereka sendiri sampai mereka tua,” tuturnya.

Ia pun akan fokus pada pengembangan UMKM untuk disabilitas dan akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait guna memperluas cakupan peserta pelatihan.

“Itu program saya di 2023 dan 2024. Saya juga akan mendorong kepada Dinas Koperasi, UMKM, dan Disperindag untuk memperluas cakupan peserta pelatihan di Jatim agar mereka bisa diikutkan,” tandasnya. (nia/set)