Rabu
16 Juli 2025 | 1 : 20

Dimulai Juli 2025, Sekolah Rakyat Banyuwangi Tahap Awal untuk 100 SMP dan SMA

PDIP-Jatim-Bupati-Ipuk-02052025

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus mematangkan persiapan pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis berbasis asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin yang dinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa program ini dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2025, tahap awal untuk 100 siswa SMP dan SMA dengan empat rombongan belajar (rombel).

“Sekolah Rakyat ini program pendidikan gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini berbentuk boarding school (sekolah berasrama) dengan seluruh biaya pendidikannya ditanggung penuh oleh pemerintah,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, pada Kamis (1/5/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan bahwa calon siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin, di dua desile awal dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat terdiri atas 2 rombel kelas 1 SMP dan 2 rombel kelas 1 SMA. Masing-masing rombel akan diisi 25 siswa sehingga total ada 100 siswa.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, untuk calon siswa didapatkan dari usulan dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), desa dan kelurahan.

Selanjutnya, calon peserta akan diseleksi melalui berbagai tahapan, dimulai dari seleksi administrasi untuk memastikan bahwa mereka termasuk dalam desil 1 dan 2 DTSEN. Kemudian dilanjutkan tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah dan wawancara dengan orang tua serta pemeriksaan kesehatan.

“Saat ini petugas PKH juga rajin turun ke lapangan untuk melakukan jemput bola menjaring calon siswa berdasarkan prelist dari Kemensos. Anak-anak miskin yang saat ini sudah kelas 6 SD dan kelas 9 SMP akan dikunjungi dan ditawarkan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025/2026 nanti,” ujar Henik.

Proses pembelajarannya, imbuh Henik, akan dilaksanakan di Gedung Diklat PNS di Kecamatan Licin. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Berpotensi Jadi Penyumbang Bocornya PAD, DPRD Jember Awasi Izin Papan Reklame

JEMBER – Papan reklame di Kabupaten Jember berpotensi mengakibatkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini ...
LEGISLATIF

Eri Irawan: Yekape Harus Mampu Jadi Pemain Signifikan yang Mewarnai Dinamika Pasar Properti

SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menyambut baik transformasi PT Yekape Surabaya menjadi badan usaha milik daerah ...
KRONIK

Lampung Sharing Strategi Pengembangan Pariwisata, Bupati Ipuk Beberkan Kiat-Kiat Jitu

BANYUWANGI – Perkembangan sektor pariwisata Banyuwangi yang cukup pesat menarik perhatian sejumlah pihak. Salah ...
HEADLINE

DPR Kawal Program Sekolah Rakyat, Puan Imbau Agar Tak Berkompetisi dengan Sekolah Eksisting

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi peluncuran program sekolah rakyat yang sudah diresmikan ...
SEMENTARA ITU...

Genjot Produksi Tebu, Bupati Kediri Bakal Kawal Kebutuhan Pupuk Petani

KEDIRI – Bupati Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) berkomitmen untuk mengawal ketersediaan pupuk guna ...
LEGISLATIF

Pentingnya Sinergi Mitigasi Bencana Industri oleh Perusahaan dan Pemkab Ngawi

NGAWI – Terbakarnya pabrik sepatu PT Dwi Prima Sentosa menjadi peristiwa memilukan di Ngawi, awal bulan ini. ...