SURABAYA – DPRD Surabaya mendukung pendanaan realisasi angkutan massal cepat (AMC) berupa trem melalui APBD 2017. Namun, anggarannya belum bisa dimasukkan dalam APBD murni yang Rabu (30/11/2016) kemarin disahkan.

Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan, dana realisasi angkutan trem tetap tidak mungkin jika dimasukkan langsung dalam APBD 2017.

Apalagi, Pemkot Surabaya belum memasukkan proyek sarana angkutan penumpang itu, dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2017.

“Kalau APBD 2017 memang tidak mungkin. Tapi bukan berarti nanti di 2017 nggak bisa dialokasikan. Masih ada peluang untuk masuk dalam mekanisme MPAK (mendahului perubahan anggaran keuangan),” kata Armuji.

Pada prinsipnya, sebut Armuji, dewan mendukung, apabila ada sharing pendanaan trem antara APBN dengan APBD Kota Surabaya.

Menurut dia, APBD Surabaya pun terbatas, sehingga alokasi belanja berdasarkan skala prioritas.

“Makanya, kalau pun nanti trem dibantu APBD tidak masalah, asal ada bentuk kerja sama dengan sistem sharing anggaran yang jelas,” ujar pria yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

Sampai sekarang, tambah Armuji, kepastian proporsi sharing anggaran trem belum ada kesepakatan antara pemkot dengan pemerintah pusat. Meski demikian, dia mengusulkan agar besaran persentase proporsinya harus lebih besar APBN.

Jika memungkinkan, lanjut Armuji, kontribusi pemkot dalam sharing tersebut sebesar 30 persen dari total anggaran, sehingga tidak membebani kas daerah. “Kalau 70:30 persen bisa lah, kalau 60:40 masih berat,” ujar Armuji.

Terkait pembiayaan itu, dia juga mengusulkan adanya kerja sama dari berbagai pihak, sehingga beban Pemkot Surabaya tidak terlalu berat. Salah satunya, dengan menggandeng kalangan swasta.

“Kami optimis, kalau pembangunan trem akan terwujud dan tidak sekadar wacana, meskipun APBD terbatas,” terangnya.

Sebab, lanjutnya, sarana angkutan berupa trem ini sangat dibutuhkan masyarakat Surabaya. Apalagi, moda transportasi massal ini dinilai sangat cocok dengan kondisi jalanan di Surabaya yang mulai padat.

Dengan proporsi 30 persen, imbuh Armuji, maka beban pemkot di kisaran Rp 600 miliar sampai  Rp 700 miliar. “Nah, kalau nilai itu bisa dilaksanakan dengan anggaran multi years dua hingga tiga tahun,” papar legislator empat periode ini.

Pihaknya juga minta pemkot agar lebih banyak berkomunikasi dengan pemerintah pusat  dan juga PT KAI.

Termasuk bagaimana mekanisme pendanaannya dan bagaimana nanti pola kerja sama yang memungkinkan untuk dijalin dalam rangka pendanaan trem di Kota Pahlawan ini. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS