SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur merekomendasikan beberapa masalah di sektor kesejahteraan rakyat terkait pengesahan APBD Provinsi Jatim 2020.

Beberapa rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat ini, di antaranya agar Pemprov Jatim fokus dan memprioritaskan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran pendidikan.

“Hal ini terkait erat dengan IPM Jawa Timur yang masih di bawah angka IPM nasional dan masih menempati urutan ke-15 dari 34 Provinsi di Indonesia,” kata Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara S Renny Pramana SE, Selasa.

Fraksi PDIP juga minta Pemprov memperjelas konsep Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas (Program TisTas) berkaitan dengan jenis dan besaran biaya pendidikan yang dicover Pemprov bagi satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus baik yang negeri maupun yang swasta.

“Serta berkaitan dengan standar pendidikan berkualitas serta bagaimana tanggung jawab Pemprov Jatim dalam membiayai standar pendidikan berkualitas tersebut bagi semua satuan pendidikan menengah,” lanjut Renny.

Terkait dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tambah Renny, agar fokus ditujukan pada penguatan kompetensi soft skill anak didik dan penerapan standar pendidikan SMK, khususnya standar sarana prasarana dan tenaga pengajar.

“Hal ini juga terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2019 yang justru didominasi oleh lulusan lulusan SMK, yakni sebesar 6,84 persen,” terang Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini.

Pihaknya juga minta Pemprov agar merespon meningkatnya angka anak-anak dan perempuan yang terpapar gerakan radikalisme ekstrem dan sikap intoleran.

“Kami mendukung agar dibentuk Forum Kepala SMA/SMK/MA sederajat untuk mencegah dan menangani gerakan radikalisme dan sikap intoleran, termasuk yang berasal dari media sosial,” ujarnya.

Terkait dengan tenaga kerja, Fraksi PDIP minta agar Pemprov fokus dalam menyiapkan tenaga terampil yang kompetitif dan adaptif melalui 16 Balai Latihan Kerja (BLK). Baik kepada pencari tenaga kerja, buruh yang di PHK, maupun calon pekerja migran.

Selain itu, ada beberapa masalah terkiat kesra yang mendapat sorotan Fraksi PDIP. Seperti masalah penyelesaian pembayaran utang BPJS, penyelesaian PMKS, upaya peningkatan IPG (Indek Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender), serta jumlah penduduk miskin di Jawa Timur hingga Maret 2019 masih tercatat sebesar 4,1 juta jiwa. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS