MALANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Dewanti Rumpoko minta Pemda di Malang Raya menindak developer nakal yang kerap melanggar perizinan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurut dia, fenomena tersebut masih marak terjadi.
Menurutnya, ketaatan regulasi ini membutuhan kesadaran dari para pengusaha developer agar tidak terjadi musibah bencana tak diinginkan di kemudian hari. Terlebih selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan kondisi iklim ekstrem.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu mendorong penegakan aturan zonasi diperketat.
“Kalau sudah jalur hijau ya harus tetap hijau. Yang kuning, yang bisa dieksplorasi untuk perumahan, ya itu saja yang dimanfaatkan. Pemerintah harus tegak lurus,” tegas Dewanti, Minggu (16/11/2025).
Dia menegaskan pentingnya menjaga ruang terbuka hijau (RTH), khususnya di wilayah Batu yang banyak memiliki kawasan lereng pegunungan. Menurutnya, semua wilayah sudah memiliki data peruntukan lahan sesuai tata ruang.
“Misalnya di wilayah Kota Batu semua wilayah itu sudah terdata dalam RTRW dan itu straight harus dilaksanakan. Di wilayah Malang Raya khususnya Batu itu banyak lereng. Itu harus dievaluasi lagi, apakah wilayah lerengan tersebut layak dijadikan hunian,” kata mantan Wali Kota Batu 2 periode tersebut.
Dewanti pun mendorong dalam setiap rencana pembangunan perumahan dikaji serius dan profesional, terutama terkait kesesuaian lahan dengan peruntukannya.
”Pembeli tanah dan vila juga harus mendapat edukasi soal itu agar tidak membeli rumah yang ternyata melanggar aturan,” tuturnya.
Meski begitu, dalam penanganan perumahan yang sudah telanjur berdiri memang tidak mudah. Hal itu memerlukan solusi kolaboratif.
Menurutnya, jika ada bangunan yang melanggar, penertiban bisa dilakukan dengan ‘memotong’ atau memangkas bagian yang melanggar tanpa harus merobohkan seluruh bangunan.
”Dalam hal ini, kunci keberhasilan dalam penertiban dan mitigasi ini adalah kesadaran bersama, baik dari developer, pengusaha maupun pemerintah harus sama-sama punya komunikasi dan good will untuk mencegah bencana itu,” pungkas Dewanti. (ull/pr)