SURABAYA – Komisi A DPRD Surabaya mendorong pemerintah kota segera mengisi jabatan eselon II tingkat kepala SKPD yang masih kosong dengan memakai sistem lelang. Sebab, saat ini banyak jabatan yang berstatus pelaksana tugas (Plt), masih lowong, dan rangkap jabatan sejumlah kepala dinas.

”Kami akan mengundang pejabat terkait di Pemkot Surabaya untuk membahas masalah ini. Sebab, kondisi ini pula yang jadi salah satu faktor kenapa kinerja eksekutif masih banyak catatan,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, Jumat (13/2/2015).

Hasil evaluasi Komisi A, sebut Awi, sapaan akrabnya, komposisi pengisian jabatan di pemkot saat ini masih belum ideal. Misalnya, masih ada jabatan eselon II (setingkat kepala dinas) yang diisi Plt. Di antaranya di Dinas Ciptakarya dan Tataruang (DCKTR), dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Ada juga dua jabatan diisi satu orang, yakni Dinkes dan Dirut RSUD dr Soewandhi.

Terakhir adalah jabatan Kepala Dishub yang sebelumnya dijabat Eddi, sejak dia dilantik menjadi Direktur Lalulintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, sampai sekarang masih lowong. ”Selain itu, masih banyak yang lain. Makanya, kami segera merekomendasikan agar ada pengisian dan pendefinitifan,” kata legislator yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.

Komisi A , lanjut Awi, juga mengusulkan agar proses lelang jabatan bisa diterapkan di lingkungan pemkot. Saat ini, tambah dia, sistem ini sudah mulai diberlakukan sejumlah daerah, termasuk Gubernur Jatim Soekarwo yang sudah memastikan bakal segera menggunakan mekanisme lelang itu.

Dalam sistem lelang itu, posisi jabatan eselon di pemkot bakal ditawarkan secara terbuka kepada para pejabat yang sudah memenuhi persyaratan. Nantinya, para pendaftar bakal mengikuti uji kompetensi. (pri)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS