SURABAYA – Legislator Provinsi Jawa Timur mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan interchange dari tol Gempol, Pasuruan untuk mendukung pengembangan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) sebagai kawasan ekonomi khusus.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim SW Nugroho mengatakan, pembangunan interchange di tengah kawasan PIER ini bisa mempercepat pembangunan industri di Jatim. Apalagi, Gubernur Soekarwo sudah mencanangkan Jawa Timur sebagai provinsi industri.
“Harapan kami, pemerintah dan pihak terkait lainnya, segera membangun interchange tol Gempol. Pengelola PIER sudah menyediakan sebagian lahannya untuk dibangun interchange,” kata Nugroho, Sabtu (4/2/2017).
Sehari sebelumnya, Jumat (3/2/2017) Nugroho memimpin kunker anggota Komisi B ke kantor PIER. Mereka ditemui Direktur Utama PT SIER Rudhy Wisaksono, Direktur PT SIER M. Kunto Abirowo, dan Manajer Operasional PIER, serta staf PT SIER.
PT SIER selaku induk PIER, sebut Nugroho, sambil menunggu rencana awal yang membutuhkan banyak pembebasan lahan, bersedia menyiapkan akses jalan yang dibutuhkan dengan spesifikasi sesuai standar efisiensi PT SIER (berupa paving).
Namun di sisi lain, pihak Bina Marga/Jasa Marga minta agar akses jalan tersebut dibangun sesuai dengan standar jalan tol.
“Hambatan ini harus segera dicarikan solusinya, agar akses tol dari kawasan PIER bisa segera beroperasional. Sehingga nantinya banyak investor tertarik untuk berinvestasi di PIER, khususnya, dan Jawa Timur pada umumnya,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jatim ini.
Selain interchange tol, di kawasan PIER nantinya akan dibangun Dry Port untuk peti kemas. Dry Port ini akan tersambung dengan rel kereta.
Dengan begitu, barang-barang yang diproduksi di sana bisa diangkut secara langsung menggunakan kereta api menuju pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya maupun menuju Jakarta.
Kemudahan akses jalan ini, tambah Nugroho, diharapkan bisa menekan cost pengangkutan barang yang tentu sangat dibutuhkan pemilik usaha. Sehingga mereka tetap betah menjalankan usahanya di PIER.
Sebab, ada fenomena beberapa investor mengalihkan usahanya ke daerah lain akibat tingginya upah di Jatim, dan Pasuruan khususnya.
“Kita dapat informasi, beberapa investor sudah pindah ke Jawa Tengah, yang UMK-nya memang lebih rendah dibanding UMK di Jawa Timur,” ungkap pria yang juga Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
Dari kantor PIER, Komisi B DPRD Jatim Provinsi Jawa Timur kemarin melanjutkan kunjungan lapangan ke Waste Water Treatment Plant (WWTP) PIER dan interchange tol.
Selain mengunjungi PIER, rombongan Komisi B juga mengunjungi UPT Pengembangan Budidaya Air Payau (PBAP) Bangil Pasuruan. (goek)
