JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai, gabungnya partai di luar pendukung pemerintah ke koalisi pemerintahan bukan hal tabu. Menurutnya, dalam sistem Demokrasi Pancasila, oposisi hanya ada saat Pilpres.

“Selesai Pemilu maka selesai sudah blok-blok itu, dengan demikian kalau akhirnya salah satu partai di luar Koalisi Indonesia Kerja masuk kabinet Pak Jokowi, bukan satu hal yang tabu dalam sistem demokrasi kita,” kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Dia menyebutkan, Presiden Joko Widodo sudah berpengalaman dengan kondisi bergabungnya partai di luar pemerintahan ke koalisi pengusung dan pendukungnya.

Seperti diketahui, partai-partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pemilu 2014, yakni Golkar, PPP, dan PAN memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintah. Prabowo-Hatta merupakan pesaing Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014. 

“Jadi kalau hari ini juga terjadi partai di luar Koalisi Indonesia Kerja bergabung di pemerintahan Jokowi bukan suatu hal yang baru dalam sistem demokrasi kita,” ujarnya.

Menurut Basarah, demokrasi Pancasila adalah gotong royong, maka dari itu tidak mengenal adanya oposisi dalam pemerintahan.

“Yang kita kenal adalah fungsi check and balance yang ada di dalam sistem pemerintahan kita, dimana DPR di dalam tubuhnya melekat fungsi pengawasan,” jelas dia.

Jadi, lanjut Basarah, fungsi pengawasan ini janganlah diartikan dalam perspektif oposisi sebagaimana yang dipraktikkan dalam sistem demokrasi liberal parlementer.

Dulu di era 1945 sampai 1959 Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal parlementer yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pembangunan nasional pada waktu itu tidak berjalan.

“Oleh karena itu ketika kita kembali pada demokrasi Pancasila maka prinsip demokrasi Pancasila itu adalah gotong royong. Sehingga oposisi di dalam blocking politik di dalam sistem politika itu hanya terjadi saat Pilpres,” jelas legislator DPR RI dari dapil Malang Raya ini.

Meski demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Jokowi. “Baik dalam menentukan kabinet maupun dalam menentukan apakah akan melibatkan atau tidak melibatkan partai partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja,” imbuhnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS