SUMENEP – Di hari peringatan turunnya Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Sumenep, Darul Hasyim Fath minta pemerintah mereinterpretasi momentum sejarah peralihan kekuasaan itu.

“Kita tahu, Supersemar menjadi momentum Pak Harto dan rezimnya melakukan de-Soekarnoisasi. Sejak peristiwa supersemar itu, Pak Harto terus melucuti Bung Karno, baik secara nilai-nilai maupun orang-orang yang mencintainya,” kata Darul, Rabu (11/3/2020).

Ketua Komisi I DPRD Sumenep ini juga minta pemerintah untuk kembali meneliti fakta-fakta sejarah seputar Supersemar. Menurut Darul, fakta-fakta itu penting untuk diungkap dan diteliti kembali guna mendudukkan persoalan sejarah yang simpang siur.

“Kita harus tahu, benarkah ada penodongan pada Presiden Soekarno untuk menandatangani surat kosong dengan blanko resmi? Bagaimana kesaksian Jenderal Yusuf? Saya kira fakta-fakta itu harus dibuka dan dibaca kembali seterang-terangnya,” beber Darul.

Legislator asal kepulauan Masalembu ini juga mengingatkan keinginan Menteri Nadiem Makarim tentang Kampus Merdeka. Darul berharap, Kampus Merdeka bukan sekadar slogan. Akan tetapi juga harus mengandung substansi yang benar-benar memerdekakan.

“Selama ini kita dicekoki oleh buku pelajaran sejarah yang seolah-olah Supersemar peristiwa peralihan kekuasaan semata. Seolah-olah perlakuan semena-mena pada Bung Karno adalah konsekuensi atas tuduhan-tuduhan yang tak berdasar,” urai Darul.

Karena itu, dia berharap pada semua pihak, terutama pemerintah untuk melihat kembali fakta-fakta sejarah supersemar.

“Kita tahu, setelah Supersemar Bung Karno, Bapak Proklamator bangsa ini menjadi pesakitan. Sampai hari ini, negara tidak pernah meminta maaf atas perlakuan yang semena-mena itu. Kenapa saya katakan semena-mena, karena Bung Karno ditahan atas tuduhan kudeta. Kan aneh, presiden mengkudeta dirinya sendiri?” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS