JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, lembaga DPR RI mendapat kabar baik dalam hal kepercayaan publik. Yakni adanya survei publik yang menyebutkan DPR mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Puan merujuk hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR mencapai 50,6 persen.

Menurut dia, hasil survei tersebut sedikit mengalami peningkatan dibandingkan survei serupa yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada Oktober 2019 lalu.

“Tadinya kepercayaan masyarakat itu 40 persen. Artinya dari Oktober sampai Januari kinerja kita lebih baik,” kata Puan saat membuka Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Crowne Plaza Hotel, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Salah satu kinerja yang dinilai membanggakan, yakni dalam hal kehadiran anggota dewan ketika mengikuti rapat paripurna. Mantan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mengatakan, jika sebelumnya pimpinan dewan harus menunggu lebih dahulu anggota datang, namun tidak dengan saat ini.

“Lihat rapat paripurna ini dihadiri anggota DPR sekarang lebih baik. Kami harapkan gotong royong dari anggota DPR, bahwa kinerja DPR itu di kehadiran di paripurna semua disorot media,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Puan Maharani mengatakan, seluruh wakil rakyat memang memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga legislatif. Pasalnya, sikap anggota DPR dipandang secara kolektif kolegial oleh masyarakat.

Ketika ada anggota melakukan kesalahan, maka seluruh masyarakat akan menilai kinerja DPR buruk seluruhnya. Namun, tidak demikian ketika ada anggota DPR yang berbuat hal positif, belum tentu masyarakat akan memandang DPR secara positif.

Untuk diketahui, survei yang dilakukan dua lembaga survei itu dilakukan terhadap 2.197 responden di 220 desa/kelurahan secara proporsional. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,13 persen.

Selain DPR, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Mahkamah Agung mencapai 53,2 persen, MPR 52,7 persen, Mahkamah Konstitusi 50,9 persen, DPD 51,4 persen dan Badan Pemeriksa Keuangan 48,9 persen.

Namun, Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menuturkan, meningkatnya kepuasan publik terhadap DPR bukan atas dasar kinerjanya, melainkan lantaran tidak adanya keributan di DPR. Kondisi ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan kondisi DPR periode sebelumnya.

“Kalau yang sebelumnya, belum dilantik sudah ribut UU MD3. Ketua DPR yang semestinya milik PDIP dikudeta, sehingga akhirnya ketua DPR bukan dari PDIP. Ribut dua bulan enggak karu-karuan,” kata Adi saat memberikan paparan di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

“Kalau yang sekarang relatif landai karena mayoritas (anggota DPR) pendukung pemerintah. Rapat-rapat pada hadir, sehingga tidak ada dinamika ekstrem. Itu yang kemudian dilihat publik tidak ada ribut-ribut,” imbuh dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS