Sabtu
08 Februari 2025 | 1 : 35

Dampak Kerumunan Vaksinasi, Komisi D DPRD Segera Panggil Dinkes Lamongan

IMG-20210831-WA0013_copy_1200x676_1

LAMONGAN – Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abdul Shomad, Selasa (31/8/2021) menegaskan, pihaknya akan memanggil dinas kesehatan menyusul membludaknya peserta vaksinasi di alun-alun yang digelar dinas, beberapa hari lalu.

Pada vaksinasi tersebut, ribuan masyarakat yang hadir melebihi kuota sehingga terjadi kerumunan warga. Hal tersebut terindikasi melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) sebagaimana yang menjadi peraturan pemerintah di saat Pandemi Covid-19 berlangsung, dan pemberlakuan masa PPKM di level 4.

Sorotan dan gunjingan kerumunan masa tersebut mendapat respon negatif, baik di media umum, medsos maupun perbincangan di tengah masyarakat. Bahkan preseden buruk pelaksanaan vaksinasi tersebut juga menjadi sorotan anggota DPRD Lamongan.

Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Abdul Shomad  mengatakan jika dampak kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Dinkes Lamongan, menjadi berita buruk untuk proses pelaksanaanya.

“Atau yang bisa kita duga melanggar protokoler kesehatan karena menimbulkan kerumunan,” kata Abdul Shomad.

Karena itu, lanjut wakil rakyat dari PDI Perjuangan, ‘Ini kawan-kawan Komisi D akan memanggil pihak penyelenggara (Dinkes), untuk dimintai keterangan (klarifikasi). Kenapa kok sampai begini kejadiannya. Untuk itu kami mintai keterangan (klarifikasi) sejelas-jelasnya.”

Dari klarifikasi atau semacam tabayun itu, kata Abdul Shomad, nantinya bisa dimbil langkah-langkah yang baik kedepannya.

“Ini menjadi agenda kami di  Komisi D dan sudah kami share di group untuk menindaklanjuti. Kawan-kawan dari Dinkes, secepatnya akan kami panggil untuk diskusi, ‘ tambahnya.

Hasil diskusi Komisi D dengan Dinkes nantinya, pemanggilan dinkes, diharapkan menjadi semacam panduan dalam menggelar kegiatan serupa.

“Misalnya ada pembagian perwilyah atau melalui desa atau di setiap puskesmas, dengan kuota tertentu. Sehingga proses pelaksanaan vaksin seperti kemarin tidak terulang lagi, ” pungkasnya.

Sejawat Abdul Shomad di komisi D, Ratna Mutia Marhaeni juga menyayangkan proses pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Lamongan.

“Kami dari Komisi D akan segera memanggil pihak pelaksana. Akan kita diskusikan dan menjadikan evaluasi. Sehingga pelaksanaan tidak menimbulkan kerumunan seperti di Alun-alun kemarin,” kata Ratna Marhaeni yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

“Yang jelas kami menyayangkan atas kejadian kemarin. Bagaimana tidak, masyarakat sudah lama terkurung dan terbatasi dalam hal kegiatan apapun sejak Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM,” katanya.

Dari kejadian tersebut, Ratna Marhaeni khawatir akan ada kluster baru penyebaran Covid-19.

“Masyarakat sudah jenuh dan susah, apalagi sekarang PPKM sudah turun level, masyarakat sudah lama menunggu situasi normal kembali,” pungkasnya.(ak/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Eri Minta Wartawan Ikut Memberi Penilaian kepada Calon Kepala Dinas Pemkot Surabaya

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi akan melibatkan awak media dalam penilaian calon kepala dinas di jajaran Pemkot ...
SEMENTARA ITU...

Bupati Ony Dukung Festival Dai Cilik, Harap Lahirkan Generasi Berakhlak Mulia

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mendukung penuh pelaksanaan Festival Dai Cilik yang digelar di Kantor ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Soroti Manfaat Investasi PT Hailiang untuk Perekonomian Indonesia

GRESIK – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti keberlanjutan investasi besar yang dilakukan PT ...
LEGISLATIF

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadhan, DPRD Surabaya Siap Pantau Harga Bahan Pokok

SURABAYA – Antisipasi adanya kenaikan harga bahan pokok mendekati bulan puasa Ramadhan, DPRD Kota Surabaya akan ...
KRONIK

Era Baru Bangkalan, Lukman Ajak Masyarakat Bersatu untuk Membangun

BANGKALAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan menggelar rapat pleno terbuka di kantornya untuk menetapkan ...
LEGISLATIF

Soal Guru Honorer Jombang Tak Lolos PPPK, Totok: Masih Diakomodir Jadi PPPK Paruh Waktu

JOMBANG – Ketua Komisi A DPRD Jombang, Totok Hadi Riswanto minta guru honorer di Jombang tidak khawatir soal ...