JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani minta pemerintah serius memperhatikan pentingnya memperkuat literasi keuangan digital. Program-program sosialisasi mengenai keuangan digital harus makin digalakkan untuk menghindari praktik-praktik penipuan, khususnya penipuan berkedok investasi.

“Pemerintah harus secara masif memfasilitasi literasi keuangan digital, terlebih kepada anak-anak muda yang sedang gandrung dengan aset digital, mata uang digital, kripto dan sebagainya,” kata Puan di Jakarta, Senin (7/3/2022).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menilai budaya keuangan digital yang sedang marak banyak dimanfaatkan pelaku kejahatan. Sebab, kata Puan, kini bisnis digital bukan lagi menjadi peluang usaha tapi sedikit banyak telah menjadi gaya hidup kelompok-kelompok tertentu.

“Literasi penting untuk mencegah terjadinya berbagai kasus penipuan berkedok investasi, terlebih dengan melibatkan sejumlah publik figur sebagai influencer,” tuturnya.

Sesuai hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019, indeks literasi keuangan di Indonesia sebesar 38,03 persen. Dengan survei itu artinya baru sekitar 108 juta dari 285 juta penduduk Indonesia yang melek keuangan.

Meski begitu, belum dapat dipastikan apakah 108 juta orang yang sudah melek keuangan itu juga telah melek digital. Oleh karena itu, kata Puan, pemerintah diharapkan lebih banyak menyediakan berbagai sarana literasi keuangan digital mengingat kini teknologi digital sudah melingkupi banyak aspek kehidupan.

“Literasi digital sangat penting sebagai langkah pencegahan mengingat penipuan digital kerap sulit diungkap dan ditindak master mind-nya, karena melibatkan para pelaku lintas negara tanpa menggunakan identitas asli,” sebut Puan.

Dia menambahkan, literasi keuangan digital yang penting digencarkan adalah mengenai manajemen risiko. Puan pun mengingatkan masyarakat, setiap investasi pasti memiliki risiko sekecil apapun itu.

“Maka saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan mudah percaya dengan tawaran investasi dengan iming-iming tanpa risiko dan dengan keuntungan yang di luar batas kewajaran,” tutur Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan OJK pun diminta untuk meningkatkan pengawasan mengingat maraknya kasus penipuan belakangan ini.

“Bappebti dan OJK agar terus aktif mengawasi perdagangan berjangka komoditi dan juga kegiatan jasa sektor keuangan,” ucap mantan Menko PMK itu.

Puan menyadari bisnis digital perlu dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyalurkan peluang investasi industri digital. Namun pengetahuan dan keterampilan dinilai harus menjadi modal agar dapat memahami manfaat dan risiko dari produk dan jasa keuangan.

“Apalagi pembatasan pergerakan manusia di masa pandemi Covid-19 membuat transaksi digital makin diminati dan makin dibutuhkan. Kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan digital ditambah gencarnya sosialisasi dari pihak berwenang harus dilakukan maksimal,” tutupnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS