JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kriteria untuk calon menteri pada Kabinet Kerja periode mendatang. Dua hal penting disampaikan Jokowi, yakni mampu mengeksekusi dan memiliki kemampuan manajerial yang baik.

“Yang paling penting itu, mampu mengeksekusi, dan memiliki kemampuan manajerial yang baik,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri acara Silaturahmi Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5/2019) malam.

Yang lain, lanjut Jokowi, memiliki integritas dan memiliki kapabilitas. Mengenai kemampuan mengeksekusi, Jokowi sudah menyampaikannya berkali-kali, yaitu mampu mengeksekusi program-program yang ada. “Kemampuan eksekutor itu yang paling penting,” tegasnya.

Sedangkan mengenai kemampuan manajerial, terang Jokowi, dinilai penting karena ini mengelola sebuah ekonomi, baik ekonomi makro maupun ekonomi daerah.

“Mampu me-manage dari setiap masalah, problem, persoalan-program yang ada dengan program dan eksekusinya benar,” ujar Jokowi.

Saat ini, lanjut Presiden, penyusunan kabinet untuk periode 2019-2024 sedang dimatangkan, dan terus dimatangkan.

Ia menegaskan, tidak bicara apakah calon menteri mendatang dari partai politik atau tidak. “Yang paling penting kemampuan,” katanya.

Sementara itu, partai pemenang Pemilu 2019, PDI Perjuangan, belum membahas nama-nama menteri dengan presiden terpilih Joko Widodo. Bagi PDIP, prioritas saat ini bukanlah membahas nama menteri, tetapi mendukung Jokowi membangun negara.

“Belum (usulkan nama menteri). Saat ini, sekali lagi, ini masih bulan Ramadhan ya. Kemudian nanti ada kesempatan buat kita untuk berhalalbihalal. Makna halalbihalal inilah yang menjadi fokus PDIP,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

“Akan ada tiba saatnya bagi Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri bersama Bapak Presiden Terpilih, Bapak Jokowi, untuk membahas hal tersebut,” imbuhnya.

Menurutnya, saat ini Jokowi masih berfokus mempersiapkan mudik Lebaran, dan pembahasan soal menteri bisa dilakukan setelah Idul Fitri. Dengan demikian, nantinya diharapkan mudik Lebaran berjalan dengan lancar, dan rakyat bisa bertemu dengan keluarganya. “Dan inilah semangat silaturahmi nasional yang kita kedepankan melalui Idul Fitri. Nah, setelah itu, baru kita membahas (soal menteri). Jadi semua ada waktunya, tidak kita buru-buru, belum-belum sudah berbicara tentang menteri. Setiap saat dalam politik itu ada momentumnya,” jelas Hasto. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS