JOMBANG – Calon Wakil Bupati Jombang Sumrambah mengunjungi rumah warga di berbagai desa di Kabupaten Jombang. Sesuai target, Sumrambah akan bersinggah di 306 desa selama masa kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang 2024.

Hari ini Sumrambah mengunjungi 5 desa di antaranya desa Jombok, Megaluh, Wuluh. Kedungmlati, dan Watudakon. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan upaya calon wakil bupati petahana tersebut untuk terus dekat dengan masyarakat.

“Sambung roso (silaturahmi) seperti inilah yang harus terus kita tanam dan jalankan, supaya keberadaan pemerintah bisa terasakan oleh masyarakat,” kata Sumrambah, Sabtu (28/9/2024).

Selama kunjungannya, Sumrambah yang didampingi sang istri Wiwin Isnawati Sumrambah, Ketua PAC PDI Perjuangan, dan tim pemenangan, menerima banyak keluhan dari warga desa.

Sumrambah menegaskan, terdapat 3 hal yang masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Jombang, salah satunya kesehatan.

“Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kalau 3 ini bagus insya Allah masyarakat Jombang paling tidak bisa tenang,” ucap Sumrambah.

Oleh karenanya, Sumrambah berencana untuk memaksimalkan layanan fasilitas kesehatan sehingga konvensional atau bahkan gratis.

“Supaya kalau di rumah sakit, punya KIS atau tidak punya, asal punya KTP Jombang bisa gratis,” ujarnya.

Sebelumnya, selama memimpin Jombang bersama Mundjidah Wahab di jilid 1, Pemkab Jombang berhasil meng-cover biaya fasilitas kesehatan untuk warga Jombang sebanyak hampir 70 persen.

Sementara saat ini tercatat, per-bulan Agustus 2024 kepesertaan BPJS kesehatan di Kabupaten Jombang sudah mencapai 97,85 persen, dengan tingkat keaktifan sebesar 70 persen, serta tidak adanya tunggakan iuran sepanjang 2023 alias terbayar 100 persen.

Sehingga belakangan ini, Pemkab Jombang diganjar penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Pratama.

Melihat hasil tersebut, dia percaya bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah dibangunnya bersama Cabup Mundjidah, ke depannya bisa segera dirasakan oleh seluruh masyarakat Jombang.

Perlu diketahui, penghargaan UHC memiliki 3 kategori, yakni Utama, Madya, dan Pratama. Untuk Kabupaten Jombang, saat ini masih berada di kategori terendah, yakni Pratama.

Demi mencapai kategori tertinggi, tingkat keaktifan dari penerima BPJS diharuskan berada diatas 80 persen.

“Ketika itu, sudah 68 persen keseluruhan yang di cover oleh pemerintah daerah, kurang sedikit jaminan kesehatan nasional bisa menyeluruh,” ungkapnya.

Adapun alasan di balik mogoknya eskalasi JKN pada kepemimpinan sebelumnya, Sumrambah mengaku hal tersebut dikarenakan Covid-19 yang memaksa pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana secara besar-besaran di banyak lini sekaligus.

“2021-2022 dana kita tergerus Covid-19, 2023 sudah mulai membaik, tapi kepemimpinan sudah diujung,” pungkasnya. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS