JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, minta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) lebih memperhatikan daerah yang punya potensi besar dikembangkan destinasi wisatanya.

Dia mencontohkan jalur lintas selatan (JLS), yang merupakan salah satu program prioritas presiden sebelumnya, Joko Widodo, sebagai jalur strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut.

Namun, ungkapnya, hingga saat ini JLS kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah.

“JLS menjadi salah satu program yang mampu membuka akses ke destinasi wisata unggulan. Sentuhan dari Kemenparekraf sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi ini, termasuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan,” kata Novita di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta Pusat pada, Rabu (20/11/2024).

Menurut legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu, klasifikasi dan kebijakan khusus untuk setiap provinsi perlu dilakukan.

Meski Pulau Jawa bukan bagian dari destinasi prioritas, daerah-daerah seperti Trenggalek memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.

“Tolong klasifikasikan provinsi-provinsi yang memiliki potensi besar tetapi membutuhkan dorongan dari pemerintah pusat. Sentuhan kebijakan ini akan membantu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kunjungan wisatawan asing maupun lokal,” tegas istri calon bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin tersebut.

Novita juga menyerukan pentingnya kolaborasi antara Kemenpar dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), khususnya mengenai mahalnya harga tiket pesawat. Hal ini untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.

“Saya minta agar Kemenpar dapat membangun komunikasi yang lebih erat dengan Kementerian Perhubungan khususnya terkait persoalan harga tiket pesawat. Meskipun Pulau Jawa tidak termasuk dalam destinasi prioritas, infrastruktur yang ada seperti kereta api, bandara internasional, dan jalan tol sudah sangat memadai. Sayang sekali jika potensi ini tidak dimanfaatkan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan asing maupun lokal,” paparnya.

Dia berharap sinergi antara Kemenpar dan Kemenhub dapat menciptakan kebijakan yang inklusif dan efektif, sehingga pengembangan pariwisata di Pulau Jawa, khususnya di JLS, dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. (nia/pr)