SURABAYA – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari minta kader partai, khususnya yang bertugas di legislatif, untuk memperhatikan nasib kaum buruh dan tani. Yakni dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Bagaimana bisa membuat buruh sejahtera, petani sejahtera, itulah tugas kita di daerah masing-masing. Terutama saat menjadi anggota legislatif,” kata Untari, dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Buruh dan Tani, di aula DPD PDI Perjuangan Jatim, Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya, Selasa (15/11/2016).

Perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan petani, jelas Untari, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalangan buruh dan petani adalah elemen wong cilik yang jadi garapan PDI Perjuangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, ungkap Untari, memang masih ada kesenjangan kesejahteraan buruh, maupun petani, antar daerah di Jawa Timur.  Misalnya, antara buruh di Surabaya dengan kota/kabupaten lainnya. (Ini, Foto-foto Rakor)

Hal itu, jelasnya, disebabkan Surabaya termasuk daerah urban, dengan tingkat perputaran ekonominya yang bisa puluhan kali lipat dibanding daerah rural (pertanian/perdesaan). Sehingga upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Surabaya lebih tinggi ketimbang daerah lain, seperti Pamekasan, Sumenep.

Rakorbid buruh tani hari ini, jelas dia, adalah menerjemahkan seluruh program DPP PDI Perjuangan, baik hasil rakernas, rakorbid, AD, ART, dan aturan lainnya. Yakni mengonsolidasikan seluruh DPC terkait dua segmentasi yang banyak digeluti masyarakat, buruh dan tani.

Sedang pesertanya, terdiri dari jajaran Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur yang membidangi buruh dan petani, serta wakil sekretaris. Rakor berlangsung hingga sore hari tersebut juga dihadiri anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD kabupaten/kota, yang bertugas di komisi yang membidangi perburuhan dan pertanian.

Sebagai narasumber, dihadirkan kalangan profesional yang bergelut di bidang perburuhan, dan pertanian. “Hasil rakor ini diharapkan jadi bekal bagi anggota legislatif, khususnya dalam pembuatan perda terkait dengan perburuhan dan pertanian,” jelas Untari, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur ini. (goek)