JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan proses hukum kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan dilakukan dengan tegas dan transparan.
“Saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama. Karena sudah masuk pada proses hukum,” tegas Presiden kepada wartawan usai mengunjungi Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Selasa (8/11/2016).
Presiden menjelaskan, kunjungannya itu untuk menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari pusat hingga daerah, karena telah memberikan kesejukan dan ikut mendinginkan suasana sebelum maupun pada saat pelaksanaan demonstrasi, 4 November yang lalu.
“Kita memberikan penghargaan yang tinggi karena demo pada saat itu berjalan dengan tertib dan damai,” jelas Presiden.
Dalam pertemuan itu, menurut Presiden Jokowi, juga dibicarakan tentang ekonomi kerakyatan yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan PP Muhammadiyah agar mendapatkan sebuah aksi-aksi konkret sehingga bisa diterapkan di lapangan dengan baik.
Sementara terkait hal-hal yang berkaitan tentang politik Islam, menurut Presiden, juga diusulkan dari PP Muhammadiyah agar ini bisa dikerjakan bersama-sama antara pemerintah dan Muhammadiyah.
“Sehingga bisa memberikan ruang dan saluran politik bagi umat Islam dan bisa mengembangkannya dengan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberikan respon terhadap masukan yang menyebut pemerintah kurang cepat membangun komunikasi dengan organisasi-organisasi Islam.
“Saya kira itu sebuah masukan yang bagus, yang belum baik akan kita perbaiki, yang belum bagus akan kita benahi. Saya kira saya manusia biasa, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan”, pungkas Presiden.
Saat berkunjung ke PP Muhammadiyah itu, Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, disambut oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. (setkab)
