MAGETAN – DPRD Kabupaten Magetan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026, di Ruang Paripurna DPRD, Kamis (27/11/2025).

Dalam PU ada catatan kritis dari Fraksi PDI Perjuangan terkait beberapa hal yang tercantum dalam R-APBD Magetan tahun 2026

Juru bicara Fraksi Rita Haryati menyampaikan, kondisi fiskal daerah serta arah kebijakan seperti tertuang dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan harus disikapi dengan penentuan prioritas belanja yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan berharap TAPD melakukan penyusunan secara cermat, agar bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Target indikator, SPM urusan wajib (pelayanan dasar) harus menjelaskan apakah akan dipercepat di tahun 2026. Apa saja programnya dan berapa anggarannya harus jelas,” kata Rita Haryati mempertanyakan.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritisi kaitan PAD Pemkab Magetan, dari sumber jenis PAD apa saja yang menurun dan meningkat di tahun 2026. Dan bagaimana perhitungannya, yang ini akan berpengaruh terhadap belanja daerah.

Kemudian rencana aksi pemerintah Kabupaten Magetan untuk tahun 2026 agar Intensif Fikal meningkat, untuk itu perlu dibuat persentase belanja modal agar semua terarah dan jelas.

Sedangkan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, dalam percepatan program tersebut pemerintah daerah Magetan harus direncanakan apa kegiatannya dalam R-APBD 2026 sekaligus besaran anggarannya.

“Apakah Silpa sudah melalui anggaran pada bulan terakhir,” tanya Rita Haryati.

Untuk itu, lanjut dia, disarankan agar pemkab segera memikirkan kemungkinan penggunaan silpa untuk belanja daerah sebagaimana pasal 149 UU No 2 tahun 2022 tentang HKPD.

Sementara sektor kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan yang merata harus jadi perhatian yang utama. Kita lihat masyarakat di wilayah pinggiran sering kali tidak mendapatkan layanan kesehatan yang setara dengan yang ada di kota.

Untuk itu pemerintah harus memastikan setiap warga tanpa kecuali dapatkan layanan kesehatan tanpa terkecuali.

Dalam kondisi fiskal apa pun, pemerintah tidak boleh menghindar dari penyelesaian masalah utama yang dirasakan masyarakat setiap hari.

Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal RAPBD 2026 secara kritis dan objektif demi memastikan manfaat nyata bagi warga Magetan.(rud/hs)