SURABAYA – Salah satu bentuk dari keberhasilan reformasi birokrasi adalah semakin mudahnya pelayanan publik yang didapatkan masyarakat. Reformasi birokrasi sendiri fokus kepada tiga hal, yakni penanggulangan kemiskinan, pelayanan investasi lebih mudah dan cepat, serta administrasi pemerintahan.

Proses administrasi pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini tidak seharusnya membuat pelayanan masyarakat menjadi rumit atau berbelit. Tapi sebaliknya, hal-hal administratif diharapkan bisa semakin sederhana sehingga pelayanan lebih cepat.

Hal inilah yang tengah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.”Kota Pahlawan” kini melakukan sejumlah pembenahan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Gedung Siola, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sejak Mei 2022 lalu, Pemkot Surabaya membenahi MPP yang diresmikan pada 2017 tersebut.

Pemkot Surabaya telah merombak total MPP Siola menjadi semakin nyaman. Wajah MPP Siola itu mengalami banyak perubahan mulai dari tata letak stan dan fasilitas lainnya.

Di MPP Siola ada berbagai stan, mulai dari klinik investasi, pengurusan pajak, perpanjangan surat izin mengendarai (SIM), administrasi kependudukan (adminduk), pembayaran denda tilang, tempat berbelanja dan masih banyak lainnya. Selain itu, ruang tunggunya juga semakin lega dan tampak estetik, dilengkapi dengan tempat bermain untuk anak-anak serta ruang tunggu khusus disabilitas.

Tambah nyaman

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yakin dengan perombakan ini akan membuat pengunjung bertambah nyaman ketika ingin mengurus perizinan, adminduk atau berinvestasi. Bahkan, Eri mengajak warga Surabaya yang mau berinvestasi bisa datang ke klinik investasi di MPP Siola.

Selain ada Klinik Investasi, MPP Siola juga terkoneksi dengan Surabaya Kriya Gallery (SKG) dan juga museum. Pemkot juga menyediakan tempat khusus pijat refleksi bagi pengunjung mal Siola.

Dengan adanya mal pelayanan publik, diharapkan masyarakat mendapatkan kepastian ketika mengurus suatu perizinan dan sebagainya.

Mewahnya pelayanan publik di MPP Siola, membuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas penasaran. Menpan RB pun akhirnya mengunjungi MPP Siola pada Rabu (5/10/2022).

Di MPP Sioala tersebut, Menteri meninjau beberapa konter pelayanan dari berbagai instansi. Bahkan, Menpan RB juga sempat menyapa warga yang sedang mengurus perizinan dan memanfaatkan kemudahan pelayanan di tempat tersebut.

Menteri Anas mengapresiasi mewahnya Mal Pelayanan Publik Surabaya dan pelayanan yang cepat di tempat tersebut. Menpan RB memberi contoh, ada pemerintah kabupaten dan kota yang berhasil membawa pusat pelayanannya ke tingkat bawah, seperti kecamatan dan kelurahan.

Bagi Anas, hal itu menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir hingga ke akar rumput. Anas berharap apa yang sudah bagus dipertahankan dan ditingkatkan seperti Pemkot Surabaya menggelar layanan jemput bola di Balai Rukun Warga (RW) secara berkala.

Kota Surabaya sendiri menjadi salah satu pionir yang pertama kali mendirikan MPP di Indonesia untuk kategori pemerintah kota. Keberadaan MPP diibaratkan menjadi etalase pelayanan pemerintah.

Bagi Kemenpan RB, MPP itu adalah mandat dari Presiden RI Joko Widodo, karena etalase dari pelayanan publik adalah seperti mal. Presiden juga menyampaikan bahwa reformasi birokrasi itu bukan tumpukan kertas dan tidak boleh “mbulet” atau rumit. Reformasi birokrasi itu harus langsung berdampak manfaatnya bagi warga.

Oleh karena itu, Menteri Anas berharap ke depannya kabupaten atau kota di Indonesia harus memiliki MPP seperti yang ada di Surabaya. Tentunya, tidak harus semewah yang ada di Surabaya ini.

“Lontong Balap”

Salah satu pelayanan prima administrasi kependudukan (adminduk) yang dirasakan warga Surabaya adalah program “Lontong Balap” atau singkatan dari Layanan Online Terpadu One Gate System bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadilan Negeri.

Inovasi layanan “Lontong Balap” diketahui memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari dua instansi yang berbeda. Sebab, permasalahan yang dihadapi adalah permohonan perubahan elemen adminduk yang proses penyelesaiannya menurut peraturan perundang-undangan harus melampirkan penetapan Pengadilan Negeri.

Permohonan yang sering diajukan seperti perubahan nama akta kelahiran, akta perceraian, akta kematian, perubahan status anak dan lainnya yang semuanya itu berhubungan dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Sebelum adanya kolaborasi dan kerja sama antara Pemkot Surabaya dengan PN Surabaya, kegiatan perubahan elemen adminduk dilakukan di PN Surabaya yang kemudian dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya.

Biaya konsultasi mencapai lebih dari Rp5 juta, dan pelaksanaan sidang yang lebih dari satu kali, sehingga membutuhkan waktu kurang lebih tiga minggu.

Namun, setelah adanya kerja sama, permohonan layanan dilakukan di satu titik, yakni di kantor kecamatan atau di MPP Siola yang dilakukan secara paralel oleh Pengadilan Negeri dan Dispendukcapil, melalui proses digital dengan biaya terjangkau.

Setelah sidang, maka hasil penetapan dan perubahan dokumen adminduk langsung diterima pada hari yang sama dengan pelaksanaan sidang.

Sebab, tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai dengan mengembangkan lembaga yang efektif, menjamin akses publik terhadap informasi dan kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional, serta menggalakkan dan menegakkan undang-undang.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sendiri telah menyiapkan sejumlah strategi keberlanjutan mengenai inovasi tersebut, di antaranya strategi sosial penyebaran informasi dan strategi institusional atau menetapkan dasar hukum pendukung inovasi pelaksanaan inovasi Lontong Balap.

Selain itu, strategi manajerial dengan melakukan penguatan peningkatan kapasitas SDM, pengukuran kinerja organisasi, dan menetapkan SOP pelayanan untuk menjamin kualitas produk layanan. Semua program tersebut ditujukan untuk kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan.

Program “Lontong Balap” tersebut bahkan juga mendapatkan apresiasi dari Tim Juri Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur.

Semoga pelayanan publik di MPP Siola Surabaya terus berjalan seraya ada perbaikan-perbaikan. Sebab, keberlanjutan pelayanan menjadi poin dalam inovasi, yakni melakukan perbaikan dan menciptakan sesuatu yang baru. (antara/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS