SIDOARJO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo, dalam sikap resminya yang dituangkan dalam pandangan umum fraksi memberikan catatan maupun usulan terhadap rancangan perda APBD Sidoarjo Tahun 2023.
Sekretaris Fraksi, Sudjalil, pada Sabtu (22/10/2022) mengatakan, berbagai persoalan terkait langsung dengan masyarakat menjadi catatan penting fraksi dalam pendangan umum yang ia bacakan pada sidang paripurna di gedung dewan, Jumat (21/10).
Diantaranya, jelas Sudjalil, tentang Program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) yang menyerap anggaran senilai hampir Rp 15 miliar. Pada prakteknya pada tahun ini, dinilai masih belum tepat sasaran.
Fraksi meminta kepada eksekutif untuk memastikan dana dari program ini betul-betul sampai kepada sasaran.
“Jangan sampai terjadi pungli terhadap pelaku usaha yang mengajukan” ujar juru bicara fraksi, Sudjalil.
Fraksi meminta kepada eksekutif, dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengalokasikan anggaran guna pemberian insentif bagi perangkat RT-RW.
Fraksi juga meminta eksekutif untuk menambah anggaran guna pengadaan sarana dan prasarana tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Mengingat masih belum tuntasnya sistem pengelolaan sampah.
“Dengan begitu tumpukan sampah di TPA Jabon akan lebih terkendali dan masa fungsinya akan lebih Panjang,” tandas Sudjalil.
Sementara untuk pengelolaan parkir rang rencananya bekerjasama dengan pihak swasta, Fraksi PDI Perjuangan meminta pengelolaan parker harus ditetapkan pada 1 Januari 2023.
“Jadi uang masuknya bisa utuh untuk menambah pendapatan daerah,” kata wakil rakyat asal Krian ini.
Untuk urusan kesehatan, Fraksi meminta ada penambahan puskesmas setidaknya 3 unit. Juga terkait penanganan stunting yang saat ini masih dilakukan parsial.
Sementara untuk program normalisasi sungai dan saluran air, fraksi meminta dilakukan dengan sistem swakelola.
“Sehingga tidak hanya menuntaskan masalah pengaturan air tapi juga memberdayakan masyarakat yang berujung pada kesejahteraan sosial,” tandasnya.
Tak kalah penting, fraksi meminta revitalisasi pasar-pasar tradisional agar tidak terlihat kotor dan kumuh seperti saat sekarang. (hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS