JAKARTA – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengapresiasi Deklarasi Kebebasan Pers yang dibacakan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di hari puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan, Kamis (9/2/2023).

Hanya dia mengingatkan, jika tidak diikuti tanggung jawab sosial politik insan pers, kebebasan yang mereka peroleh hanya akan melahirkan anarkisme di tengah masyarakat.

Menurut Basarah, di negara yang menganut paham demokrasi, kebebasan pers tentu harus didukung sebab pers adalah pilar keempat demokrasi.

“Tapi harus diingat, di negara mana pun, kebebasan yang berlebihan tanpa diiringi tanggung jawab sosial politik hanya akan melahirkan kebingungan masyarakat yang ujungnya adalah anarkisme,” kata Ahmad Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia juga mendukung penuh pernyataan Presiden di acara HPN 2023. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan dunia pers saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Jokowi mengemukakan, jika dulu isu yang berkembang adalah tuntutan kebebasan pers, saat ini isu bergeser ke arah tuntutan dibuatnya berita yang bertanggung jawab agar tidak membingungkan masyarakat.

Menurut Presiden, masyarakat saat ini kebanjiran berita di mana algoritma raksasa yang bersifat digital hanya mendorong ke arah pemberitaan komersial dan sensasional.

Diakui Ahmad Basarah, terlalu berbahaya jika jumlah media massa yang sangat banyak saat ini tidak diikuti oleh pengawasan hukum dan penerapan etika jurnalistik yang konsisten.

Di tengah situasi politik yang memanas menjelang Pilpres 2024, dia mengingatkan masyarakat akan bingung saat dibanjiri berita hoaks tanpa konfirmasi, berita tendensius berdasarkan afiliasi partai politik tertentu, atau berita yang membesar-besarkan politik identitas yang membenturkan kerawanan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

“Daat ini diperkirakan ada 235.000 wartawan yang bekerja untuk 47.000 media di Indonesia, 43.000 di antaranya media online. Dari ratusan ribu wartawan itu, berapa yang telah benar-benar lulus uji kompetensi wartawan? Berapa banyak media online yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers dan benar-benar tidak terikat oleh afiliasi partai politik tertentu,” tanya Basarah.

Merujuk pada laporan Dewan Pers, terdapat 691 dugaan pelanggaran jurnalistik yang dilaporkan ke Dewan Pers pada 2022. (Baca juga: Terima Abyakta di HPN 2023, Eri: Terus Mendidik Publik dengan Berita Objektif dan Anti-hoaks)

Sementara merujuk pada laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari 43 ribu portal berita online yang ada saat ini, tak lebih dari 100 media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

Tanggung jawab sosial politik di kalangan pers, kata Basarah, tidak bisa hanya diharapkan dari tumbuhnya kesadaran moral insan pers yang berpatokan pada etika jurnalistik dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Faktanya, kendati UU telah disahkan dan etika jurnalistik telah dibuat, tetap saja banyak terjadi pelanggaran jurnalistik yang dilaporkan ke Dewan Pers atau ada ribuan berita hoaks yang dilaporkan oleh Kemenkominfo setiap bulan.

“Jika ini terus dibiarkan, harapan masyarakat bahwa media massa menjadi pilar keempat demokrasi akan sirna lalu diam-diam terjadi pembusukan sosial dan anarkisme. Masyarakat jadi terbiasa menerima berita bohong. Saya khawatir nantinya seluruh masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada media massa apa pun,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Ahmad Basarah pun mengajak semua insan pers di Indonesia untuk membaca ulang patriotisme para wartawan di masa kemerdekaan, yang hanya menulis berita demi kepentingan nasionalisme Indonesia yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila.

Ketika suhu politik mulai memanas jelang pilpres 2024, dia mengajak semua insan pers menjaga persatuan bangsa dan dengan kesadaran memilih dan memilah berita yang tidak mengadu domba.

“Hanya dengan begitu, pers di Indonesia ikut mencerdaskan bangsa sekaligus mendewasakan masyarakat pembaca sesuai dengan tujuan kita bernegara seperti termaktub dalam pembukaan UUD 45,” ujar Doktor bidang hukum tata negara lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu.

Basarah optimistis ajakannya bakal disambut positif oleh insan pers. Ia menyaksikan sendiri betapa garda moral masih menyala dalam HPN 2023 ini, dengan diberikannya anugerah Adinegoro kepada para jurnalis yang punya integritas tinggi serta anugerah kebudayaan kepada para kepala daerah yang dinilai mendukung demokratisasi.

Tiga di antara kepala daerah yang mendapat anugerah kebudayaan itu adalah Bupati Malang H. M. Sanusi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

“Selamat Hari Pers Nasional 2023, semoga Pers Indonesia semakin berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat demokrasi Pancasila,” ucapnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS