MAKASAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali menorehkan prestasi atas berbagai inovasi dan pembenahan yang dilakukan secara bertahap. Pada upacara puncak peringatan ke-27 Hari Otonomi Daerah (otda) di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar pada Sabtu (29/4/2023), Banyuwangi ditetapkan sebagai peringkat pertama kinerja pemerintah daerah untuk kategori kabupaten.

Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan 4,083 poin berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2022, mengalahkan pemkab se-Indonesia. Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan, kinerja tersebut semakin memacu seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi untuk bekerja dan melayani masyarakat dalam memajukan daerah.

“Sebagaimana arahan Pak Menteri Dalam Negeri, penghargaan ini bukan sekadar prestasi. Tapi, lebih kepada memotivasi semua yang ada di Banyuwangi untuk bekerja lebih keras lagi,” ujar Bupati Ipuk.

Untuk meningkatkan kualitas otda sendiri, lanjut Bupati Ipuk, Banyuwangi berfokus pada penuntasan urusan pemerintahan wajib yang didelegasikan kepada daerah. Baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak.

“Saat ini, kita sedang berfokus pada perbaikan infrastruktur jalan setelah sekitar dua tahun belum optimal tergarap akibat refocusing anggaran Covid-19. Kita targetkan tahun ini dapat memperbaiki dan membangun jalan sepanjang 550 KM,” paparnya.

Bupati Ipuk juga menjelaskan, di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai pembenahan. Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen; ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.

“Stunting juga terus kita turunkan. Saat ini berdasarkan bulan timbang, prevalensi stunting Banyuwangi 3,95%. Kita terus turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada hampir 1.300 balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebutkan pemberian penghargaan tersebut untuk memotivasi penerapan otda.

“Semoga ini akan dapat memotivasi semangat kita untuk terus melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan otonomi daerah,” ujarnya.

Mantan Kapolri tersebut juga mengingatkan bahwa pelaksanaan otda masih belum sempurna. Namun, hal tersebut harus terus diikhtiarkan untuk mencapai hasil terbaik.

“Sejak dimulai pada 1999, otonomi daerah ini telah berhasil melakukan sejumlah desentralisasi yang kemudian melahirkan mutiara terpendam para pemimpin bangsa. Sebut saja Bapak Jokowi, yang dari walikota, gubernur, dan presiden,” terang Tito.

Seiring perkembangan waktu, Tito juga berharap, penerapan otda ini dapat mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Sehingga pelaksanaan otda bisa berjalan dengan lancar. (aras/set)