MOJOKERTO – Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Banyu Biru Djarot menyerap aspirasi warga Kota Mojokerto, Selasa (10/6/2025).

Dia mengatakan, sejauh ini aspirasi yang disampaikan masyarakat Kota Mojokerto dalam koridor komisi VII DPR RI. Semua keluhan itu, sebutnya, adalah masukan dan menjadi aspirasi perjuangan yang dibawa ke pusat.

“Kapasitas saya sebagai DPR RI, makanya kalau diperhatikan di sini ini itu kan cukup lengkap ada legislatif tingkat dua dan pusatnya ada. Cak Sandi (Rachman Sidharta Arisandi) sebagai Wakil Wali Kota Mojokerto selaku pihak eksekutif ada. Jadi sebenarnya seluruh keluhan masyarakat ini harus kita perjuangkan,” ujar Banyu, dikutip Jumat (13/6/2025).

Dia mengatakan, tinggal sekarang yang menjadi fokusnya harus dilihat masalahnya. Seperti mengenai UMKM yang harus dikawal bersama di tengah efisiensi yang terjadi seperti sekarang ini.

“UMKM kan menjadi mitra kami, ya memang kondisi perekonomian ini harus kita kawal bersama,” katanya.

Terkait dengan permasalahan efisiensi yang muncul, dalam reses tersebut dirinya mengatakan jika hal tersebut sudah menjadi kebijakan.

“Hal itu juga merupakan keputusan politik besar. Itu kan secara makro politik keputusannya adalah efisiensi. Menurut saya, efisiensi harus kita jalankan tanpa mematikan kreativitas untuk memperjuangkan aspirasi. Jadi, efisiensi nya itu kita mengkaji dengan kreativitas untuk terus merealisasikan aspirasi yang disampaikan ke kita,” tutur Banyu Biru.

Dia sengaja turun ke daerah pemilihan untuk menyapa langsung konstituen yang ada di daerah sekaligus untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat.

“Di tengah efisiensi dan pertarungan yang bisa menyelamatkan kita itu dengan menjaga pasukan adalah gerilya kerakyatan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi terkait keluhan warga mengatakan, akan terus melakukan instrospeksi dan yang pasti memilih jalan-jalan yang memang sangat rasional untuk ditempuh.

“Yang pasti memang kegiatan efisiensi ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berpengaruh atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Kalau dengan rakyat kita tidak ada efisiensi. Kecuali memang pembangunan infrastruktur mungkin kita tangguhkan,” ujarnya. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS