Jumat
18 April 2025 | 12 : 19

Bantuan KUR Bermasalah, Fraksi PDI Perjuangan Bondowoso Minta BNI Klarifikasi

PDIP-Jatim-Andi-Hermanto-11092021

BONDOWOSO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, menyoroti masalah carut-marutnya data pinjaman KUR (Kelompok Usaha Rakyat) oleh Bank BNI untuk petani porang di Kabupaten Bondowoso,

Andi mengatakan, permasalahan pencairan KUR ini bermula ketika ada laporan dari beberapa petani porang kepada dirinya yang mengaku dirugikan atas pencatutan nama mereka sebagai nasabah yang menerima pinjaman KUR, padahal para petani tersebut merasa tidak menerima progam pinjaman tersebut.

“Kemarin, saya menerima laporan dari teman-teman petani porang Bondowoso yang mengaku dirugikan atas pencatutan nama meraka dalam pencairan KUR, padahal meraka sendiri tidak merasa melakukan pengajuan untuk pinjaman tersebut. Persoalan ini masih kita pelajari, mungkin ada kekeliruan atau bagaimana,” kata Andi saat dikonfirmasi di Bondowoso, Jum’at (10/09/2021).

Atas laporan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso ini akan meminta klarifikasi kepada BNI serta dinas pertanian (Disperta) atas aduan dari para petani porang yang merasa dirugikan atas pencatutan nama mereka sebagai penerima KUR, padahal mereka sendiri tidak menerima.

“Sebagai wakil rakyat, kami akan merespon aduan masyarakat itu, dengan secepatnya akan meminta pihak bank untuk mengklarifikasi persoalan yang diadukan para petani porang tersebut. Jangan sampai nanti nama mereka hanya dicatut, tapi bantuan pinjamannya diberikan pada orang lain” tegasnya

Karena itu, lanjutnya, setelah kegiatan reses DPRD selesai, pihaknya akan mengundang kedua lembaga ini untuk memberikan keterangan.

Ditambahkan, dalam penyaluran kredit KUR pada petani porang, disinyalir ada permainan dengan mencatut Kartu Keluarga (KK) dan KTP para petani porang yang diajukan kepada BNI untuk mendapatkan pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Nantinya, hasil penjelasan dari BNI akan dikomparasikan dengan turun ke lapangan. Di samping minta penjelasan pada sejumlah petani, Komisi II DPRD Bondowoso juga akan melakukan pengecekan lahannya.

“Sebab informasinya, dari berita yang beredar, pihak bank BNI sudah mengucurkan pinjaman sebesar Rp 4 M. Apa betul dana miliaran itu sudah sampai pada petani? Jangan-jangan itu fiktif. Makanya, kita perlu turun untuk memastikan,” jelasnya.

Wakabid Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Bondowoso ini pun menegaskan, bahwa pinjaman KUR ini merupakan program dari pemerintah. Bukan pinjaman komersial. Jangan sampai pihak perbankan merugikan petani dalam program pinjaman ini.

“Pinjaman ini adalah bantuan pemerintah, untuk membantu permodalan petani, maka perlu saya ingatkan, jangan sampai pinjaman yang seharusnya memudahkan justru malah akan merugikan para petani,” pungkasnya (set).

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Sumenep Raih WTP Delapan Kali, H. Zainal: Fondasi untuk Melangkah Lebih Maju

SUMENEP – Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep atas ...
KRONIK

Atasi Penyebab Banjir, Bupati Sugiri Tinjau Normalisasi Dam dan Drainase

PONOROGO – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, melakukan peninjauan ke sejumlah titik perbaikan penanggulangan banjir ...
EKSEKUTIF

Delapan Kali Raih WTP, Bupati Fauzi: Setiap Rupiah Uang Rakyat Harus Dikelola dengan Tanggung Jawab

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. ...
LEGISLATIF

Kesejahteraan Guru Madrasah Terabaikan, Fraksi PDIP DPRD Jember Siap Pasang Badan!

JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember siap menjadi garda depan pelindung hak-hak guru madrasah. ...
KRONIK

Tampung Keluhan Petani, Sonny Harap Bulog Tanggung Jawab dan Gerak Cepat

BANYUWANGI – Menyikapi keluhan petani Banyuwangi yang kesulitan menjual gabah ke Bulog, anggota Komisi IV DPR RI, ...
SEMENTARA ITU...

Serahkan Dana Hibah 2025, Ning Ita Tekankan Transparansi dan Kepatuhan Regulasi

MOJOKERTO – Wali Kota Ika Puspitasari mensosialisasikan Paket Regulasi dan Penyerahan Simbolis kepada lembaga ...