JAKARTA – Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Faozan Amar mengutuk keras aksi kerusuhan yang meletus pada 21-22 Mei, dan diduga kuat melibatkan para pendukung kelompok teroris ISIS itu.

Faozan mengatakan apa yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak pihak bahwa aksi tersebut rawan disusupi, akhirnya benar-benar terjadi. Bahkan, aksi itu disusupi oleh kelompok berbahaya seperti pendukung ISIS. 

“Karena itu, siapapun pelakunya harus diusut tuntas, sehingga provokator dan aktor intelektualnya ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Faozan, Jumat (24/5/2019).

Dia menambahkan, kekerasan pada aksi 21-22 Mei tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga ajaran Islam. Sebab ajaran Islam adalah cintai damai dan rahmatan lil alamin.

Karena itu, lanjut Faozan, jika ada aksi kekerasan sampai menghilangkan nyawa tanpa sebab yang mengatasnamakan ajaran Islam, jelas bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam itu sendiri.

“Kita mendukung langkah Polri dan TNI yang bertindak tegas terhadap para perusuh, termasuk para pendukung teroris itu,” ujar Faozan, yang juga Sekretaris LDK PP Muhammadiyah ini.

Seperti diketahui, Polri menyebut ada dua kelompok yang disinyalir menjadi biang kerok dalam kerusuhan 22 Mei. Salah satu kelompok itu adalah Gerakan Reformis Islam (GARIS) yang berafiliasi dengan ISIS.

Sementara itu, Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat tak lagi menggelar aksi di jalanan menentang hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Menurut Ma’ruf, hal itu tak lagi diperlukan sebab pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang merasa dirugikan dengan hasil rekapitulasi KPU telah menyatakan akan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita cukup senang Pak Prabowo mau menempuh jalan konstitusi. Itu saya rasa cukup bagus. Sebaiknya tidak ada lagi protes di jalanan. Harus disalurkan. Sesuai aturan,” ujar Ma’ruf usai berbuka puasa bersama di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

“Itu sebenarnya tidak menimbulkan kegaduhan. Ketika terjadi protes itu di jalanan, tidak konstitusional,” tambah Ma’ruf. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS