SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono, menolak tegas rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) di pesisir timur Kota Pahlawan.

Menurutnya upaya reklamasi tersebut hanya akan menghilangkan budaya masyarakat pesisir dan menimbulkan permasalahan lain bagi warga Surabaya.

“Reklamasi itu hanya akan menghilangkan pendapatan nelayan, mengubah budayanya dan merugikan warga kota Surabaya. Hasil tangkapan nelayan seperti terung, kupang, lorjuk dan lainnya akan lenyap dan tidak bsia dinikmati warga lagi nantinya,” kata Baktiono, saat menjadi narasumber Dialog Interkatif Surabaya Pagi Ini Pro1 RRI Surabaya, Senin (19/8/2024).

Reklamasi, sebut pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya itu, butuh kajian dan juga studi kelayakan yang sangat penting untuk mengetahui dampak pembangunan SWL. Baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Dalam studi kelayakan yang dilakukan, rincinya, akan meliputi beberapa aspek. Seperti dampak pembangunan pada lahan konservasi mangrove dan potensi terjadinya pendangkalan laut karena sedimentasi.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah ekosistem laut yang sangat penting bagi keberlanjutan mata pencaharian para nelayan di Kota Surabaya.

“Toh selama ini belum ada koordinasi atau bahkan itikad baik untuk melakukan kajian bersama terkait dampaknya,” ujar dia.

“Oleh karenanya, kita dengan tegas menolak jangan sampai anak cucu kita gak bisa menikmati lagi pantai, hasil lautnya. Dan hanya meninggalkan dampak buruk saja bagi mereka,” sambung legislator yang gencar serukan “Save Surabaya Beach” ini.

Sementara itu, Ali Yusa dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jawa Timur yang juga peneliti sungai dan pesisir juga mengungkapkan dampak lain dari rencana reklamasi wilayah pesisir Surabaya. Seperti kepadatan penduduk kota bahkan dampak besar muculnya wabah penyakit bagi manusia.

“Reklamasi pantai itu dampaknya banyak. Yang disiapkan aja masih ada dampaknya apalagi yang tidak disiapkan secara matang. Harus ada itung-itungannya terkait kondisi lingkungannya, ancaman bagi ekosistem laut dan lainnya. Jangan sampai kayak puluhan tahun silam di mana Surabaya kena dampak malaria terbesar tentu semua gak ada yang mau kan,” ucapnya.

Menurutnya Surabaya memang membutuhkan adanya PSN untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan mendorong pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Namun bukan untuk reklamasi wilayah pesisir laut.

“Surabaya memang butuh PSN apalagi akan jadi hub, atau wilayah penunjang IKN. Tapi sekarang yang dibutuhkan bukan reklamasi, tapi PSN yang lain,” tuturnya.

Senada, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Surabaya Heru Sri Rahardjo, menolak keras rencana reklamasi wilayah pesisir Surabaya. Karena menurutnya hal ini akan menghilangkan mata pencaharian para nelayan.

“Alih-alih ingin mensejahterahkan masyarakat tapi upaya ini justru akan membuat nelayan kehilangan mata pencahariannya. Bagaimana tidak, karena luasan wilayah melaut tentu juga akan berkurang dan mereka akan kesulitan untuk melaut,” ujarnya.

Yang dibutuhkan masyarakat pesisir adalah kebijakan yang pro nelayan. Dimana selain melaut mereka juga punya kegiatan lain untuk menghasilkan pundi uang tambahan melalui pengolahan hasil laut yang membuat mereka lebih sejahtera.

“Surabaya kan hasil lautnya banyak dan cuma ada di sini. Nah kalau ada reklamasi mereka mau cari uang kemana. Padahal kan mereka harusnya bisa diberi tambahan kegiatan untuk mendapatkan tambahan uang seperti usaha mengolah hasil laut tangkapannya dan menjual ke daerah lain. Jangan malah kehilangan pekerjaannya,” terang Heru. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS