JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember berharap pemerintah daerah untuk memperhatikan anggaran penanganan kemiskinan. Hal itu didasari pada problem kemiskinan dan turunannya yang menjadi sangat krusial di Kabupaten Jember.

“Anggaran tersebut terutama terkait dengan pendataan, seperti tambahan insentif untuk operator DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, red) dan anggaran untuk musyawarah desa atau kelurahan DTKS,” ujar Tabroni, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, dalam sidang paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa (5/12/2023).

Ketua Komisi A DPRD Jember itu menilai, anggaran untuk penanganan kemiskinan perlu menjadi perhatian khusus, mengingat, masih terdapat carut-marut pengelolaan data keluarga yang kurang mampu di masyarakat.

“Badan Pusat Statistik (BPS, red) Kabupaten Jember mencatat, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada Maret 2022 mencapai 232.730 jiwa,” terangnya.

Garis kemiskinan di Kabupaten Jember pada Maret 2022 sebesar Rp 400.961 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 20.564 per kapita per bulan. Angka ini meningkat sebesar 5,40 persen, bila dibandingkan kondisi pada Maret 2021 yang sebesar Rp 380.397.

“Menjadi penting upaya pemulihan kondisi ekonomi dengan upaya mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah dan pertanian, mendorong konektivitas antarwilayah, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dan memperkuat layanan infrastruktur,” ungkapnya.

Problem kemiskinan kian krusial, jika melihat problem kesehatan yang dihadapi di Jember. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dirilis Kementerian Kesehatan menyebut Jember menempati urutan pertama di Jawa Timur dalam prevalensi balita stunting, yakni 34,9 persen atau sekitar 35 ribu balita.

“Terjadi perbedaan data yang mencolok dengan data yang disuguhkan oleh Pemkab Jember, bahwa angka Stunting hanya sebesar 7 persen. Karenanya, kami meminta agar dalam penyuguhan data stunting dilakukan lebih teliti, dengan akurasi yang lebih terukur dan terpercaya. Ini agar Pemkab Jember juga mampu mengambil kebijakan yang tepat dan sesuai dalam menangani permasalahan tersebut,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan eratnya persoalan ini dengan bonus demografi yang akan ditangguk Jember. Bonus demografi ini adalah proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun ke atas). Proporsinya lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk.

“Bonus Demografi ini jika terkelola dengan baik, maka akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sebaliknya, jika tidak terkelola dengan, maka akan menjadi petaka. Karena akan berdampak pada ketidak-cukupan lapangan pekerjaan, kualitas SDM, ketersediaan pangan, serta aspek sosial, ekonomi dan budaya lainnya,” jelasnya.

Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Jember itu juga meminta kepada Pemkab Jember untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang muncul, sebagai dampak dari adanya bonus demografi.

Apalagi BPS Kabupaten Jember mancatat, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jember pada Agustus 2022 sebanyak 1,36 juta orang, naik 17.174 orang dibanding Agustus 2021. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,47 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 4,06 persen.

“Sementara, berdasarkan pengalaman berlangsungnya Job Fair Kabupaten Jember, dari lima ribu pendaftar, hanya terdapat 500 pelamar, yang dinyatakan memenuhi syarat. Artinya, perlu upaya peningkatan kualitas SDM para angkatan kerja, melalui upaya penambahan kegiatan di Balai Latihan Kerja (BLK),” terangnya.

Faktor lain yang harus diperhatikan adalah transformasi struktural yang berjalan lambat. “Dengan demikian kinerja dari masing-masing sektor masih belum mampu berjalan dan bersinergi secara maksimal. Penyebabnya adalah iklim investasi yang masih belum sehat. Baik pada investasi infrastruktur, maupun investasi sumber daya manusia memadai,” tandasnya. (alfian/set)