JAKARTA – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha dan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, kemarin.

Azwar Anas mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi. Menurut calon wakil gubernur Jawa Timur yang diusung PDI Perjuangan itu, Banyuwangi sudah mendapatkan sistem akuntansi tablet kinerja dari Menpan.

Untuk kota, satu-satunya Bandung yang dapat nilai A, sementara untuk kabupaten dari 400 kabupaten kota yang nilai A-nya itu hanya Banyuwangi.

“Maka penghargaan Setya Lencana ini menjadi motivasi dan pelengkap dari penghargaan yang diperoleh Banyuwangi, kebetulan yang ini sebagai personal,” kata Anas di Gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Banyuwangi, ungkap Anas, dulunya berada di rangking 167. Namun saat ini sudah naik menjadi ranking 5 di Indonesia.

“Ini karena kami membangun sistem di daerah dan di Banyuwangi sudah diterapkan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil daerah,” ujar cawagub yang mendampingi cagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Pilkada Jatim 2018 tersebut.

Yang paling baru, tambah Anas, Banyuwangi sudah membuat mal pelayanan publik. 142 Izin pelayanan publik tersedia di satu tempat, mulai izin lahir, mati, BPJS, sampai hakim nikah.

Sementara uty, Penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha dan Parasamnya Purnakarya Nugraha diberikan kepada 15 kepala daerah bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, penghargaan itu diberikan kepada kepala daerah yang berprestasi dan memiliki kinerja sangat tinggi. Terutama dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, serta konsisten membuktikan janji-janji politik.

“Program ini semata untuk memacu kepala daerah yang lain, memacu daerah yang lain untuk melanjutkan, mempersiapkan dan mengoptimalkan pelaksanaan program strategis nasional di daerah,” kata Tjahjo.

Selain itu, jelas Tjahjo, penghargaan juga diberikan agar memacu kepala daerah melaksanakan program-program prioritas tingkat provinsi. Serta, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat dari segala skala prioritas program di tingkat kabupaten/kota.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menambahkan, 15 kepala daerah terpilih berdasar penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari seluruh kementerian. Penilaian dari instansi lain seperti kepolisian juga masuk dalam proses penentuan pemenang.

“Selamat kepada penerima. Semoga ke depan dapat dipertahankan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (goek)