BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengawali hari kerja pertamanya dengan program “Ngantor di Desa”. Ipuk berkantor di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Senin (1/3/2021).

“Bismillah. Hari ini kita akan memulai program Ngantor di Desa. Giliran dengan wakil bupati, kami keliling ngantor di desa, mencari masalah dan memberi solusi secara bertahap,” ujar Ipuk.

Di Desa Bayu, Ipuk berkegiatan dari pagi sampai sore, dengan jeda dua jam untuk menjemput dan mendampingi kunjungan kerja Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Ipuk menggelar rapat online dan offline dengan para camat, kepala desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kecamatan dan desa untuk membahas percepatan penyaluran dana ke desa sebagai upaya pemulihan ekonomi lokal. 

Baca juga: Agar Selalu di Jalur yang Benar, Ipuk Tempel Aspirasi Warga Banyuwangi di Ruang Kerja

Ipuk membahas percepatan pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Berbagai problem sosial juga dibahas dan dicari solusinya, mulai bedah rumah, warga sakit, dan masalah pertanian.

“Terima kasih seluruh camat, kepala desa, dan BPD yang hadir virtual. Upaya-upaya percepatan penyaluran dana ke desa ayo dilakukan bareng-bareng. Saya sudah minta ke Pak Kus (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kusiyadi) untuk asistensi intensif,” ujar Ipuk.

“Ini ada kecamatan yang semua desanya belum entry. Tolong pak camat ini benar-benar turun ke desa, lakukan pendampingan, koordinasi dengan dinas,” imbuh Ipuk.

Dia mengatakan, percepatan penyaluran dana ke desa sangat penting sebagai instrumen pemulihan ekonomi.

“Semakin cepat dana tersalurkan, semakin cepat program-program bergulir di desa, semakin cepat pula ada peningkatan perputaran uang di masyarakat desa. Konsumsi rumah tangga warga akan meningkat. Itu kunci pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Bupati Ipuk juga menekankan instruksi Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memberi fokus pada percepatan pencairan dana ke desa

“Presiden Jokowi dan Gubernur Ibu Khofifah menekankan untuk segera memproses penyaluran dana ke desa. Bulan Maret ini setidaknya 40 hingga 60 persen dana desa harus telah dicairkan,” terang Ipuk.

Total anggaran pemerintah yang turun ke desa di Banyuwangi pada 2021 sebesar Rp 413,489 miliar. Dana itu terdiri atas Dana Desa Rp 220,08 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 172,395 miliar, Bagi Hasil Pajak Daerah Rp15,616 miliar, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp 5,396 miliar. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kusiyadi menjelaskan, sudah ada 61 desa yang telah melakukan pencairan DD, ada 44 desa yang telah mencairkan ADD.

“Total anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp 55 miliar. Proses terus berlangsung, hari ini bahkan tambah 12 desa yang sudah mencairkan. Kami terus kerja keras, siap memenuhi instruksi Ibu Bupati agar semakin cepat penyaluran dana ke desa,” ujarnya. 

Selain membahas percepatan penyaluran dana ke desa, Ipuk juga mengecek berbagai hal di Desa Bayu. Mulai bedah rumah, warga sakit, UMKM, vaksinasi Covid-19, hingga masalah pertanian.

Desa Bayu sendiri dipilih karena menjadi lokasi yang menginspirasi hari jadi Banyuwangi yang selalu diperingati pada 18 Desember. Desa ini merupakan lokasi perang besar yang pernah terjadi antara warga Blambangan dan penjajah. 

Perang tersebut dikenal dengan ‘Puputan Bayu”, terjadi pada 18 Desember 1771 silam. Perang ini disebut-sebut merupakan pertempuran terbesar yang membuat Belanda sangat kewalahan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS