Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Armuji memperingatkan kader agar tidak bermain proyek, menarik uang atau menjanjikan pekerjaan. Pelanggaran bisa berujung pemecatan.

SURABAYA – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Armuji memberikan peringatan keras kepada seluruh kader agar tidak memanfaatkan nama dan posisi organisasi untuk kepentingan pribadi. Praktik seperti percaloan, pungutan liar (pungli), permainan proyek hingga menjanjikan pekerjaan dengan imbalan dipastikan tidak akan ditoleransi.

Armuji menegaskan, kader maupun pengurus yang terbukti mencari keuntungan pribadi dengan membawa nama partai dapat dikenai sanksi tegas hingga pemecatan.

Pesan tersebut disampaikan Armuji saat membuka Musyawarah Ranting (Musran) PDI Perjuangan Surabaya, Sabtu (3/10/2026) malam. Musran menjadi bagian dari konsolidasi dan penguatan struktur partai hingga tingkat akar rumput.

“Kalau sampai ketahuan menarik uang, bermain proyek, menjanjikan orang masuk outsourcing lalu meminta imbalan, dan itu terbukti setelah diverifikasi, maka kami tidak segan-segan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan,” tegas Armuji.

Wakil Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Ji itu mengatakan, larangan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga marwah organisasi sekaligus memastikan keberadaan kader benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, program dan bantuan yang diperjuangkan melalui partai harus diterima masyarakat secara utuh. Jangan sampai ada oknum yang justru menjadikan program tersebut sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Armuji juga meminta seluruh kader menjaga soliditas dan memperkuat kedekatan dengan masyarakat. “Kita harus menjaga soliditas kader serta kedekatan dengan masyarakat,” pintanya.

Ia menegaskan, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi. Lebih dari itu, kader harus mampu mendengar, melihat langsung dan memperjuangkan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Karena itu, pengurus ranting diminta aktif turun ke lapangan serta menjadi penghubung aspirasi warga dengan anggota legislatif maupun eksekutif.

“Yang penting kita bekerja untuk rakyat. Kita mau mendengar, melihat ke bawah, karena masih banyak rakyat yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Kita harus turun dan membantu,” ujarnya.

Armuji mengatakan, berbagai persoalan yang pernah terjadi harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kader agar praktik penyalahgunaan nama partai tidak kembali terjadi.

Ia meminta kader tidak menjadikan posisi organisasi sebagai sarana untuk menarik uang dari masyarakat, bermain proyek, maupun menjanjikan akses pekerjaan dengan imbalan tertentu.

Menurut Armuji, ketegasan tersebut diperlukan agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap partai.

Di sisi lain, Armuji meminta kader tidak mudah terpengaruh provokasi maupun upaya adu domba dari pihak luar. Seluruh struktur partai diminta tetap fokus menjalankan kerja-kerja kerakyatan.

“Makanya, kalau ada partai-partai baru yang telah mengejek-ngejek PDI Perjuangan, yang telah mengadu domba kita, itu abaikan saja. Yang penting kita bekerja untuk rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, struktur partai mulai tingkat pusat hingga ranting, termasuk kader yang duduk di DPRD Kota Surabaya, DPRD Jawa Timur maupun DPR RI, harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Konsolidasi melalui Musran juga diarahkan untuk memperkuat struktur partai menghadapi Pemilu 2029. Sebelumnya, PDI Perjuangan Surabaya menargetkan peningkatan perolehan kursi DPRD Kota Surabaya melalui penguatan struktur dan kerja politik di tengah masyarakat.

Armuji meminta pengurus ranting sebagai ujung tombak organisasi membangun hubungan langsung dengan warga. Kerja politik, kata dia, tidak cukup dilakukan menjelang pemilu, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran kader dalam persoalan sehari-hari masyarakat.

“Sebagai ujung tombak partai, ranting harus mampu menarik hati rakyat. Kalau kompak, solid, dan bekerja untuk masyarakat, saya yakin kita bisa memenangkan kembali pertarungan 2029,” tandasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS