SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengatakan, roda perekonomian di Kota Surabaya bergerak sesuai dengan skema pemulihan ekonomi yang telah diagendakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Inflasi akan tetap ada, namun harus dikendalikan untuk menjaga gairah ekonomi masyarakat. Jangan terlalu tinggi dan rendah. Di Kota Surabaya sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi,” ujar Cak Ji, sapaan akrab Armuji.

Politisi PDI Perjuangan itu memaparkan, di tahun 2022 kepemimpinan Eri Cahyadi – Armuji dalam alokasi APBD memiliki fokus terhadap urusan pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi dengan berbagai program, di antaranya, pengembangan kawasan wisata terintegrasi di Kalimas, Kenjeran, dan Jalan Tunjungan yang juga melibatkan dan menggerakkan UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

“Dalam aplikasi E-Peken transaksi per Mei 2022 mencapai Rp 16,2 miliar dengan 2.036 pedagang yang masuk kategori MBR dan non-MBR, ini kan merupakan capaian yang positif,” jelas Cak Ji.

Di samping itu, positifnya pertumbuhan ekonomi pasca pandemi dapat dilihat pula dari penerimaan pajak daerah hingga 10 Juni 2022 atau awal triwulan kedua yang sudah mencapai Rp 1,5 triliun melalui Badan Pendapatan Daerah persentase target sebesar 31,96 persen dan pada akhir Juni ditargetkan mencapai 41 persen.

“Kami yakin capaian positif ini selaras dengan skema kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Surabaya. Kami berharap warga juga bisa turut andil dalam bergeraknya roda ekonomi di kota kita tercinta ini. Jangan lupa kita juga harus bangga terhadap produk UMKM,” imbuhnya.

Seperti diketahui, berdasarkan berita resmi statistik BPS Kota Surabaya No.9/6/3578/ThV. 3 Juni 2022 disebutkan bahwa pada Mei 2022 Kota Surabaya mengalami inflasi sebesar 0,49 persen.

Dibandingkan pada Maret 2022, sempat mengalami kenaikan angka inflasi sebesar 7 persen dan bulan April 2022 juga naik menjadi 0,96 persen yang merupakan tertinggi semenjak tahun 2021.

Sebanyak tiga daerah di Jawa timur termasuk mengalami inflasi dengan kategori terendah, di antaranya, Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kabupaten Banyuwangi.

Dari 11 kelompok pengeluaran, 10 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, dan hanya 1 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan angka indeks, yaitu kelompok pendidikan. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi yaitu kelompok transportasi sebesar 1,11 persen. Sedangkan yang paling rendah yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen. (dhani/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS