Minggu
22 November 2026 | 3 : 46

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Apresiasi Penanaman Pohon Massal di Area Tambang Pasir, Bupati Rijanto: Ini Soal Masa Depan Lingkungan

pdip-jatim-250430-aksi-tanam-pohon-blitar-1

BLITAR – Bupati Blitar, Rijanto, mengapresiasi aksi penanaman pohon massal di sekitar area tambang pasir Kali Bladak, lereng Gunung Kelud, Rabu (30/4/2025).

Aksi peduli lingkungan yang diinisiasi Polres Blitar Kota itu diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Blitar.

Bupati Rijanto menilai langkah ini penting sebagai bentuk pengendalian terhadap aktivitas pertambangan yang masif.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten tersebut mengatakan, kawasan Kali Bladak merupakan jalur lahar Gunung Kelud yang cukup rentan.

“Karena itu, aktivitas pengambilan pasir harus diatur dengan bijak agar tidak merusak ekosistem,” ujar Rijanto di sela kegiatan tersebut.

Dia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaku usaha tambang yang kerap mengabaikan aspek lingkungan. Menurutnya, jika tidak dikelola secara bertanggung jawab, kawasan tersebut berpotensi menjadi sumber bencana.

“Kita semua harus menjaga kelestarian alam. Kalau tidak dikendalikan, pertambangan liar bisa menyebabkan kerusakan serius. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal masa depan lingkungan,” tuturnya.

Dalam aksi peduli lingkungan itu, sebanyak 500 bibit pohon ditanam. Kegiatan ini sebagai langkah nyata untuk menghijaukan kembali kawasan yang sebelumnya digunakan sebagai jalur distribusi material tambang.

Aksi ini menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana, khususnya untuk mencegah risiko tanah longsor yang kerap mengancam kawasan bantaran aliran lahar.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudho Uly, mengatakan bahwa penghijauan ini bukan hanya bentuk kepedulian terhadap lingkungan, melainkan juga upaya menjaga keselamatan masyarakat sekitar.

“Kami bersama TNI dan pemerintah daerah hadir di sini sebagai bukti komitmen bersama menjaga alam. Salah satu tujuan utama penanaman ini adalah mengurangi potensi bencana di kawasan rawan longsor,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan ilegal di area ini telah dihentikan secara total. Penutupan tambang ilegal tersebut, menurutnya, merupakan bentuk ketegasan Polri dalam menegakkan hukum sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.

“Saat ini, hanya penambangan rakyat secara manual yang diperbolehkan, itu pun harus dalam koridor yang legal dan berizin,” tambahnya.

Dia mengimbau seluruh pihak, termasuk para penambang dan pemilik usaha tambang, agar ikut serta dalam pelestarian lingkungan.

Dia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan kewajiban pasca penambangan, termasuk perbaikan jalan, reklamasi lahan bekas tambang, dan edukasi masyarakat sekitar. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Ngawi Specta Carnival 2026, Ony Anwar Dorong Budaya Lokal Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat

NGAWI – Ngawi Specta Carnival (NSC) 2026 menjadi panggung kreativitas masyarakat untuk memperkenalkan identitas dan ...
EKSEKUTIF

Safari Suling Sanusi Dekatkan Layanan Publik ke Warga Sumbermanjing Wetan

MALANG – Bupati Malang Sanusi memanfaatkan Safari Sholat Subuh Keliling (Suling) untuk mendekatkan pelayanan publik ...
LEGISLATIF

Yordan Batara-Goa Bakal Koordinasi dengan Dinsos dan BPS Telusuri Data Desil Bermasalah

SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Yordan M. Batara-Goa bakal berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial ...
SEMENTARA ITU...

4.000 Warga Ikuti Jalan Sehat Hari Pahlawan di Dandangan Kediri, Yuzar Rasyid Perkuat Silaturahmi

Sekitar 4.000 warga mengikuti jalan sehat Hari Pahlawan di Dandangan, Kota Kediri, yang diinisiasi Yuzar Rasyid ...
KRONIK

Cuaca Ekstrem Mengancam Jember, Indi Minta BPBD Antisipasi Pohon Tumbang

JEMBER – Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naidha Wulandari, meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ...
KRONIK

Martin Serap Aspirasi, Warga Jambesari Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa Minim

BONDOWOSO – Kerusakan jalan dan keterbatasan anggaran pembangunan desa menjadi keluhan utama warga Kecamatan ...