JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji guru pada 2025, baik untuk guru ASN maupun honorer. Puan menekankan peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu langkah memperkuat sumber daya manusia (SDM) di republik ini.

“Peningkatan kesejahteraan guru memang sudah menjadi kewajiban negara, khususnya pemerintah sebagai pelaksana anggaran. Semoga kebijakan kenaikan gaji guru di tahun depan bisa meningkatkan kualitas para pendidik anak bangsa,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/12/2024).

Puan pun berharap kebijakan kenaikan gaji tersebut dapat meningkatkan semangat para guru.

“Kesejahteraan guru menjadi sangat vital mengingat masih banyak pendidik yang merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Keadilan untuk guru sebagai pahlawan pendidikan harus selalu diupayakan,” ungkapnya.

Puan menyoroti adanya data yang menyebut kesejahteraan yang kurang mengakibatkan 55,8% guru memiliki pekerjaan sampingan, serta 79,8% guru memiliki utang. Bahkan riset NoLimit mengungkap, 42% masyarakat yang terjerat pinjol ilegal berprofesi sebagai guru.

Untuk itu, Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut mendorong pemerintah tidak melupakan nasib guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari kata cukup.

“Harapan kita bersama adalah agar para guru-guru yang berperan dalam mencetak bibit unggul Indonesia dapat hidup dengan nyaman, baik yang PNS, PPPK, dan honorer. Agar mereka tidak lagi dipusingkan karena masalah utang,” tuturnya.

Puan pun mengapreasiasi guru-guru yang mayoritas terus berdedikasi mengajar hingga pensiun meski dengan penghasilan yang pas-pasan. Menurutnya, jiwa patriot memang selalu mengalir dari darah seorang guru.

“Penting untuk dipahami bahwa kesejahteraan yang baik pastinya akan meningkatkan motivasi dan produktivitas guru. Hal ini-lah yang akan berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah,” terang Puan.

“Jadi layanan kualitas pendidikan Indonesia akan menjadi yang terbaik manakala semua masalah terkait kesejahteraan guru dapat diatasi,” sambungnya.

Meski ada peningkatan gaji guru di tahun 2025, Puan menilai masih ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah demi memastikan baiknya sistem pendidikan di Indonesia.

Terutama bagi guru honorer yang nasibnya masih belum jelas apakah akan diangkat sebagai PPPK. Hal ini mengingat target pemerintah sebelumnya yang berjanji akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PPPK tampaknya sulit terealisasi.

“Kita sesalkan pengangkatan guru menjadi ASN atau PPPK lebih lambat dibandingkan dengan laju kebutuhan,” ucap Puan.

Di sisi lain, program pengangkatan guru honorer menjadi PPPK ternyata diwarnai dugaan kecurangan di sejumlah daerah. Beberapa waktu belakangan, muncul isu sulitnya SK turun kepada calon guru PPPK atau ASN meski telah lolos seleksi.

Ada juga modus kecurangan manipulasi data mengajar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek, yang kini berubah menjadi Kemendikdasmen.

Kemudian ditemukan pula fenomena orang yang tidak pernah mengajar, tetapi tercatat resmi di Dapodik sebagai guru honorer yang mengajar di sekolah negeri sehingga bisa mengikuti seleksi dan yang lebih mengherankan bahkan lulus sebagai guru PPPK.

Indikasi praktik percaloan pun rupanya marak di lingkungan guru honorer. Calo meminta uang puluhan juta rupiah sebagai balas jasa membantu kelulusan peserta seleksi guru PPPK.
Puan berharap pemerintah memberi perhatian mengenai berbagai persoalan tersebut.

“Agar pendidikan anak-anak kita berkualitas, maka sumber daya pendidik juga harus berkualitas. Sebab guru yang membantu mencetak generasi penerus bangsa agar bertumbuh menjadi SDM unggul sesuai target Indonesia Emas,” terangnya.

Sebagai informasi, jumlah guru di bawah binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2024 (tidak termasuk guru agama) ialah 2.988.775 orang.

Sebanyak 1.012.028 orang berstatus ASN pegawai negeri sipil (PNS) dan 708.839 orang ASN PPPK. Guru honorer yang belum terangkat di sekolah negeri 428.640 orang. Adapun 839.268 orang merupakan guru sekolah swasta.

“DPR berharap masalah pengangkatan guru honorer ini bisa berjalan sesuai target Pemerintah. Dan tentunya dengan mekanisme yang sesuai tanpa adanya kecurangan dan hambatan dari pihak manapun,” pungkas Puan. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS