JEMBER – Problem dunia pendidikan di Kabupaten Jember tidak hanya gedung sekolah yang rusak. Masalah anak tidak sekolah juga menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Hadi Supaat mengatakan, angka putus sekolah di Jember cukup tinggi, hingga mencapai 40 ribu anak dari berbagai tingkatan.
“Pemicunya masih didominasi oleh faktor ekonomi, tingginya angka pernikahan dini, serta peran serta keluarga faktanya juga mempengaruhi tingkat keinginan anak untuk sekolah,” kata Hadi Supaat, melansir beritajatim.com, Senin (10/6/2024).
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk lebih intensif menyosialisasikan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.
“Bukan hanya melaksanakan rutinitas belajar mengajar saja. Sehingga permasalahan anak tidak sekolah ini dapat tertanggulangi dengan baik,” ujarnya.
Dia meminta program beasiswa dievaluasi. “Sehingga dapat dimanfaatkan sebesar–besarnya dan sebenar-benarnya bagi mereka, keluarga yang kurang mampu,” sambung dia.
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, ada sejumlah langkah yang telah dan akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Jember untuk mengatasi anak putus sekolah.
“Pertama, rekonfirmasi data hasil survei anak tidak sekolah yang dilaksanakan oleh Unicef di lokus delapan desa empat kecamatan,” katanya, dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di gedung DPRD Jember, Jumat (7/6/2024).
Dari data tersebut, menurut Hendy, anak tidak sekolah telah diikutkan pada program kesetaraan kejar paket di dua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). “Kami juga memberikan tambahan keterampilan bersama PKK Kabupaten Jember melalui pelatihan ecoprint yakni membatik dengan bahan dasar ramah lingkungan dan mudah didapatkan,” katanya.
Sementara untuk tahun ini, penanganan anak tidak sekolah akan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, unsur organisasi pemerintah dan non pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, dunia industri dan dunia pendidikan. Unicef dilibatkan untuk mengetahui identifikasi data lebih detail penyebab anak tidak sekolah dan solusinya.
“Kami mendorong terbentuknya PKBM di setiap kecamatan. Sementara untuk anak yang masih usia sekolah disarankan ditampung di sekolah negeri dengan program Pendidikan gratis,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Jember sendiri sudah mengalokasikan anggaran setiap tahun lebih dari 20 persen untuk sektor pendidikan. Namun Hendy menyadari, masih banyak persoalan, termasuk gedung sekolah yang dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat.
“Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama pemerintah, eksekutif dan legislatif, juga kepedulian dari masyarakat,” katanya.
Sumber dana dalam APBD 2023 untuk perbaikan sarana prasara prasarana sekolah di semua jenjang pendidikan, yakni PAUD, SD, SMP, kini tak hanya berasal dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Tapi juga bersumber dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada. (rio/pr)
