SURABAYA – Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Jawa Timur selama Januari sampai Juli 2021 melampaui angka total 12 bulan pada tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Putri Lestari saat menjadi narasumber webinar secara daring bertajuk Sarasehan Penurunan AKI, AKB dan Stunting, digelar Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Selasa (24/8/2021).

Tari, sapan akrabnya menyebutkan, pada tahun 2018, tercatat AKI dan AKB di Jawa Timur mencapai 522 kasus. Sementara pada tahun 2019 tercatat 520 kasus, dan 565 kasus pada tahun 2020.

“Sementara dari Januari sampai Juni 2021 tercatat ada 329 kasus, ditambah lagi pada bulan Juli tercatat 311 kasus, jadi total 640 kasus,” terang Tari.

Wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini menjelaskan, naiknya angka AKI dan AKB di Jawa Timur disebabkan oleh banyak faktor, terlebih selama di massa pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, selama pandemi ibu hamil merasa khawatir dan takut berkunjung ke pelayanan kesehatan.

“Ini karena banyak ibu hamil yang takut terpapar Covid-19. Terlebih lagi berita-berita hoax yang disebar oleh oknum menjadikan ibu hamil takut, baik terkait Covid-19 itu sendiri maupun terkait vaksinasi,” tambahnya.

Menurut Tari, kematian ibu hamil merupakan salah satu indikator pelayanan kesehatan suatu negara. Sehingga, penting untuk meningkatkan perlindungan ibu hamil dari Covid-19 dengan cara memberi pelayanan khusus, skrining dan vaksinasi.

Tari mendorong Pemerintah Jawa Timur lebih intens berkoordinasi dengan kepala daerah se-Jawa Timur, terutama daerah yang masih sangat tinggi angka AKI-nya. Terlebih terkait fasilitas dan pelayanan kesehatan ibu hamil hingga ke tingkatan desa.

Terkait fungsi legislasi, Tari mengatakan, meskipun sudah ada Perda Kesehatan tahun 2014 dan upaya kesehatan tahun 2016, namun pihaknya belum dapat memprediksi kapan berakhir pandemi Covid-19 ini. Ia menegaskan, jika diperlukan ada usulan raperda, pihaknya ajan segera mengkaji bersama OPD terkait atau cukup Peraturan Gubernur.

Lebih lanjut Tari mengatakan, mengacu pada APBD Jawa Timur 2021, anggaran untuk Dinas Kesehatan berkisar 13,4%. Meski demikian, khusus anggaran untuk pelayanan ibu dan anak sangat minim.

Pihaknya juga masih memberikan kesempatan kepada Dinas Kesehatan untuk mengkaji ulang perubahan yang akan dibahas bulan depan melalui pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun anggaran 2021. Tentu, pengakajian tersebut dikhususkan guna memprioritaskan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil.

“Salah satu keberhasilan masa depan bangsa adalah kualitas kesehatan Ibu hamil dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kami Komisi E berkomitmen mendukung Pemerintah Jawa Timur untuk memprioritaskan permasalahan kesehatan,” katanya. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS