JAKARTA – Presiden Joko Widodo ‘gerah’ dengan perkara dugaan korupsi program pengadaan e-KTP. Sebab, program yang diluncurkan saat era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menuai problem besar lantaran anggarannya dikorupsi.
“Habisnya enam triliun, jadinya hanya sebuah KTP yang tadinya kertas jadi berplastik. Sistemnya belum lagi,” kata Jokowi di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).
Padahal, sebut Jokowi, jika program tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar, maka sejumlah persoalan administrasi kependudukan dan yang lain di tanah air dapat terselesaikan.
“Kalau e-KTP jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali itu masalah. Misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankan, perpajakan, urusan pilkada,” urainya.
Segala persoalan yang muncul pada program e-KTP saat ini, ungkapnya, disebabkan korupsi anggaran program itu sendiri.
Pihaknya juga mendapat laporan bahwa pejabat Kementerian Dalam Negeri banyak yang menjadi ragu-ragu dalam memutuskan terkait kelancaran program e-KTP tersebut.
“Kemendagri sekarang ini semuanya juga ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, karena juga takut,” terang Jokowi.
“Supaya diketahui, (pejabat) Kemendagri yang dipanggil ke KPK itu ada 23. Bolak-balik, bolak balik,” lanjut dia.
Maka, tidak heran jika pelaksanaan program e-KTP saat ini sedikit terhambat.
Salah satu persoalan e-KTP yang paling diprotes masyarakat adalah kekurangan blangko. Karena itu, Jokowi minta maaf kepada masyarakat jika masih ada problem seperti itu.
“Sekarang jadi ‘bubrah’ semua gara-gara anggaran dikorup,” ujarnya.
Presiden pun yakin bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan perkara tersebut hingga tuntas dengan mengedepankan profesionalitas. Hal itu juga merupakan harapan rakyat.
“Saya harap ini diproses yang benar. Saya yakin juga KPK bertindak profesional terhadap kasus ini,” tuturnya. (goek)
