MALANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN RI) RI Andreas Eddy Susetyo menghadiri penyaluran bantuan dana keuangan haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di wilayah Malang Raya.

Andreas turut memfasilitasi penyaluran bantuan berupa peralatan dokumentasi, sound system hingga seperangkat alat videografi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan keagamaan tersebut.

Ada 2 lembaga pendidikan di Malang yang mendapat bantuan program kemaslahatan umat BPKH ini. Antara lain alat dokumentasi dan branding dakwah untuk Yayasan Indocita dan sound system dan alat videografi untuk Pondok Pesantren Nurul Ihsan.

Bantuan diserahkan langsung Pimpinan Bidang Kemaslahatan BPKH, Sulistyowati bersama Andreas Eddy Susetyo melalui Agus Prihanto selaku Sekretaris Yayasan Ummul Quro (LAZ UQ) kepada Khoirul Nadir Ketua Yayasan Indocita dan Ketua Ponpes Nurul Ihsan Krebet Ahmad Zaki Fadlurrohman.

Pimpinan Bidang Kemaslahatan BPKH, Sulistyowati menjelaskan penyerahan bantuan ini ditujukan untuk kesejahteraan umat di bidang pendidikan. Pendidikan memang menjadi satu di antara bidang yang menjadi fokus program kemaslahatan BPKH.

Penyaluran program kemaslahatan kata dia memang harus memiliki nilai manfaat untuk kesejahtetaan umat secara berkelanjutan. Tak hanya untuk kepentingan lembaga pendidikan, tapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar lembaga pendidikan.

Sulistyowati menjelaskan bantuan ini didapat dari dana abadi umat senilai total Rp3,8 triliun dari rerata hasil pengelolaan keuangan haji tiap tahunnya di angka Rp200 miliar.

“Dana ini harus terserap secara maksimal untuk umat. Jadi, saya harap penerima program ini dapat menjaga dengan baik bantuan yang diberikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Terima kasih pada Pak Andreas juga yang turut membantu distribusi program bantuan untuk pendidikan ini,” ucapnya.

Sementara, Andreas Eddy Susetyo menambahkan bantuan terhadap lembaga pendidikan ini juga selaras dengan asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan bahwa bantuan itu tidak hanya sekedar bantuan materil, namun juga bermanfaat bagi kepentingan pendidikan dan umat.

“Alat branding dan sound system ini kan dapat dimanfaatkan masyarakat setempat. Saya kira BPKH menjadi lembaga yang bisa menjaga asas transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.

Seperti penyaluran berbagai peralatan seperti komputer, kamera hingga sound system ini dirasa memiliki nilai keberlanjutan. Mengingat hari ini peradaban dihadapkan dengan perkembangan pesat teknologi informasi berbasis artificial intelligence (AI).

“Saya kira bantuan alat ini akan bermanfaat bagi pengembangan kemampuan santri di era AI. Jadi saya kira BPkH sudah sangat tepat dalam menyalurkan bantuan karena memiliki multiplier effect,” sebut Andreas. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS