SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Retnosari menyambut baik rencana Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan uji coba di sektor pariwisata.

Ia pun mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim untuk semakin gencar mensosialisasikan Program Kemenparekraf terkait protokol kesehatan (prokes) berbasis CHSE (Clean, Health, Safety and Environment) dalam mengantisipasi perubahan perubahan minat wisatawan. 

“Saya mendesak Disbudpar untuk lebih gencar melakukan sosialisasi terkait Program CHSE ini ke kota/kabupaten se-Jawa Timur. Juga ke masyarakat luas. Apalagi Bromo Tengger Semeru masuk program prioritas nasional. Jika Pemprov dalam hal ini tidak segera secara masif mensosialisasikan program CHSE, bagaimana pariwisata di Provinsi Jawa Timur akan mampu mengambil momentum ini untuk segera menggerakkan roda ekonomi di sektor pariwisata?” ujar politisi PDI Perjuangan ini, Selasa (14/9/2021).

Lebih jauh, Agatha juga menekankan pentingnya mengawal program-program nasional yang dicanangkan pemerintahan Presiden Jokowi.

“Saat ini Kemenparekraf juga sudah mensosialisasikan CHSE ke para Dubes, juga ke masyarakat tapi bagaimana mungkin sektor ini bisa bergerak antisipatif jika di daerah, tidak banyak pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang tahu tentang program CHSE ini,” katanya.

Wakabid Buruh, Tani dan Nelayan DPC PDI Perjuangan Surabaya ini juga mendorong agar stakeholder di sektor pariwisata bisa segera menangkap peluang ini untuk segera melakukan sertifikasi CHSE. Terlebih program kni gratis untuk tahun pertama.

Menurutnya, hal tersebut juga bisa menjadi teknik marketing yang bagus bagi sektor wisata untuk menarik minat masyarakat yang telah berubah perilakunya akibat Covid-19. 

“Kalau dulu mungkin orang berwisata mengejar promo dan diskon, tapi semenjak pandemi orang berwisata akan mencari tujuan atau obyek wisata juga akomodasi yang mengedepankan safety, kebersihan juga kesehatan baik pekerja maupun lingkungan tempat wisata. Tentunya dengan tetap terus menggencarkan vaksinasi di semua daerah juga,” tandasnya.

Sertifikasi CHSE sendiri berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. 

Saat ini dari website Kemenparekraf baru tercatat sebanyak 534 usaha wisata se-Jawa Timur yang telah melakukan sertifikasi CHSE dari semua kategori. 

“Ini jumlah yang terlalu kecil ya untuk ukuran provinsi sebesar Jatim,” lanjut Agatha.

Agatha berharap, selain program sosialisasi prokes berdasarkan CHSE ini ada program-program lain yang bisa mendukung dan menolong para pelaku usaha di sektor wisata untuk bisa kembali bangkit, tentunya dalam pelaksanaannya, ia berharap dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, agar kondisi yang sudah baik ini bisa terus dipertahankan. 

Selain itu, Agatha juga mengingatkan agar program percepatan vaksinasi di seluruh Jawa Timur terus dipercepat dan digencarkan karena berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa negara dengan capaian persentase vaksin dosis lengkap yang lebih tinggi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih pasti dan berkelanjutan. 

“Saatnya ekonomi pulih, kesehatan kita terjaga. Jangan sampai dompet terisi tapi kemudian kesehatan menjadi terganggu, otomatis ekonomi akan terpuruk kembali,” pungkas Agatha. (dhani/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS