JAKARTA – Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional terbuka.

Pasalnya, jelas Arya Fernandes, sistem pemilu proporsional terbuka berpotensi terjadinya penggunaan politik uang atau money politic.

Arya menyebutkan, dalam 20 tahun terakhir ini, Indonesia sudah melewati 5 kali pesta demokrasi pascareformasi. Mulai dari penggunaan pemilu sistem proporsional tertutup pada tahun 1999. Kemudian diikuti dengan sistem proporsional terbuka pada 2004, 2009, 2014 dan 2019.

“Dalam rentang waktu tersebut, kami melihat perlu ada semacam evaluasi terhadap penggunaan sistem proporsional terbuka,” kata Arya Fernandes, dalam acara webinar publik dengan tema “Menimbang Sistem Pemilu 2024”, Senin (1/11/2021).

Karena itu, dalam webinar kali ini, CSIS ingin mendapatkan masukan dan pendapat dari para narasumber terkait bagaimana catatan dalam 20 hingga 25 tahun terakhir, terutama terhadap penggunaan sistem proporsional terbuka ini.

CSIS, lanjut Arya, melihat ada beberapa indikator penting untuk dilihat apakah sistem tersebut mempunyai impact yang baik atau buruk terhadap 4 indikator. Indikator pertama, adalah soal keterwakilan.

“Menurut kami, faktor representasi atau faktor keterwakilan menjadi penting untuk anggota dewan, anggota DPR, DPRD itu semakin dekat dengan masyarakat sehingga setiap aspirasi yang dimunculkan oleh masyarakat itu langsung dieksekusi menjadi kebijakan di DPR,” ujarnya.

Indikator kedua, sistem yang baik itu juga sebaiknya berhasil meningkatkan kualitas dari anggota DPR yang terpilih. CSIS melihat dalam beberapa tahun terakhir itu ada perubahan-perubahan dan variasi-variasi terutama bagaimana faktor-faktor kinerja ini juga mempengaruhi di tingkat DPR.

Indikator ketiga, Arya mengungkapkan penting dilakukan untuk peningkatan kelembagaan partai politik. Menurutnya, melalui sistem pemilu yang baik, partai politik akan menjadi terkelola dengan baik, partai menjadi lebih modern, dan memiliki proses kaderisasi juga berjalan dengan baik.

“Sehingga partai kemudian tidak tidak seperti klub bola, comot pemain dari dari klub yang lain. Jadi proses kaderisasi yang baik juga memastikan bahwa faktor platform itu juga akan mempengaruhi siapa yang akan diusung partai dalam proses kandidasi DPR,” terang Arya.

Indikator keempat, adalah seberapa besar kontribusi sistem tersebut dalam mengurangi potensi-potensi lain dalam pemilu, misalnya soal penggunaan politik uang. Persoalan politik uang, lanjut Arya, banyak ditemukan dalam sistem proporsional terbuka.

“Sistem proporsional terbuka itu punya potensial besar dalam hal meningkatkan faktor penggunaan politik uang dalam pemilu,” sebutnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS