oleh

Abidin Ajak Kader PDIP Tuban Pahami Kembali Pemikiran Bung Karno

TUBAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Abidin Fikri mengatakan, pemikiran Bung Karno tentang Ketuhanan Yang Berkebudayaan dalam pidato Pancasila 1 Juni 1945 sangat penting untuk dipahami kembali.

Pasalnya, maraknya gerakan radikalisme agama dan pengaruh pergolakan di Timur Tengah merupakan ancaman serius bagi semangat nasionalisme dan keberagaman Indonesia.

Menurutnya, Bung Karno dalam pidato tersebut menghendaki wajah Indonesia yang saling menghormati antar agama.

“Prinsip ketuhanan Bung Karno dalam Pancasila 1 Juni 1945 ialah Ketuhanan yang Berkebudayaan yakni tidak adanya egoisme-agama, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur dan menjalankan agama dengan cara yang berkeadaban yaitu sikap hormat-menghormati satu sama lain,” katanya.

Hal itu dia sampaikan di acara pelantikan dan pembekalan Pengurus Ranting PDI Perjuangan se-Kecamatan Senori, Tuban, Sabtu (24/12/2016).

Secara ideologis, lanjutnya, PDI Perjuangan telah menegaskan untuk kembali ke jalan ideologi dan menjadi alat perjuangan kaum marhaen sebagaimana keputusan kongres partai.

Sedang secara historis, sikap keberpihakan pada kaum marhaen dapat ditelusuri sejak Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927.

Menurutnya, PDI Perjuangan adalah kelanjutan dari partai yang didirikan Bung Karno, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) yang kemudian terjadi fusi partai di era Orde Baru menjadi PDI dan saat terjadi pergolakan tahun 1998 menjadi  PDI Perjuangan.

“Sebagai partai yang membawa spirit ajaran Bung Karno, sudah seharusnya kader PDI Perjuangan di Tuban untuk mempelajari secara serius pemikiran dan tindakan Bung Karno dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujarnya.

Di hadapan ratusan kader PDI Perjuangan yang hadir, anggota Komisi IX DPR RI ini menegaskan, arti penting partai politik sebagai alat perjuangan untuk membela kaum marhaen. Seperti kelompok marjinal, kaum buruh, petani dan nelayan.

Partai politik, sebutnya, harus hadir untuk memperjuangkan aspirasi dan hak-hak kaum marhaen yang kerap tersampingkan. Oleh karenanya, selain pemantapan pemahaman terhadap ideologi dan nilan-nilai perjuangan partai, soliditas antar pengurus partai menjadi syarat multak.

“Karena itu, struktural partai harus solid untuk memperjuangkan aspirasi rakyat pada institusi politik baik di daerah maupun di pusat,” ucapnya. (goek/*)