Jumat
14 Maret 2025 | 7 : 19

Bahas Raperda RTRW, DPRD Banyuwangi Cermati Keseimbangan Ekosistem Sumber Daya

PDIP-Jatim-Patemo-16082023

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwanggi melalui gabungan Komisi I dan II kembali menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023-2043 bersama eksekutif, Selasa (15/8/2023).

Ketua Gabungan Komisi I dan II pembahasan Raperda RTRW DPRD, Patemo, mengatakan, rapat kerja pembahasan bersama eksekutif masih fokus pada pencermatan BAB dan pasal demi pasal raperda RTRW tahun 2023-2043 agar regulasi daerah ini lebih berkualitas dan dapat memberikan manfaat masyarakat.

”Untuk progres pembahasan, hari ini mulai melakukan pencermatan secara detail pasal demi pasal, BAB per BAB. Ke depan, pembahasan akan lebih fokus agar raperda RTRW ini berkualitas dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Patemo di Banyuwangi, Selasa (15/8/2023).

Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Bangorejo itu menyampaikan, perihal tapal batas antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso di Kawasan Ijen yang hingga kini belum menemui titik temu, tidak akan menjadi kendala pembahasan raperda RTRW.

”Terkait dengan tapal batas saat ini kan masih dalam proses dan belum selesai. Kita tetap melanjutkan pembahasan RTRW karena persoalan tapal batas ini secara nasional masih banyak yang belum terselesaikan,” ujarnya.

Selain itu, pembahasan raperda RTRW juga akan fokus pada pembagian wilayah atau zonasi agar ada pembatas yang jelas sehingga ke depan tidak tersentuh dan diganggu oleh hal apapun yang mengatasnamakan pembangunan, seperti halnya wilayah hutan lindung dan lain sebagainya.

”Salah satu contoh, wilayah Kecamatan Kalibaru dan Glenmore yang tadi menjadi pembahasan, kita inginnya sebagian wilayah itu masuk kawasan hutan lindung yang harus dipertahankan agar tidak menimbulkan bencana alam,” jelasnya.

Patemo menegaskan, regulasi yang diatur dalam Raperda RTRW tersebut dibentuk untuk menjaga keseimbangan eksosistem sumber daya di Banyuwangi. Menurutnya, dengan Raperda ini Banyuwangi akan lebih tertata dan lebih terarah pembangunannya. (aras/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Cegah Banjir, DPRD Surabaya Desak Pemkot Verifikasi Bozem di Perumahan Elit

SURABAYA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Banjir DPRD Kota ...
KRONIK

Bupati Ipuk Minta PKK Bantu Pendataan Warga, Pastikan Program tepat Sasaran

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ...
LEGISLATIF

Dorong Kembalikan Kepercayaan Publik, Kanang: Pertamina Harus Rombak Manajemen dari Hulu sampai Hilir

SURABAYA – Anggota Komisi VI DPR RI, Ir Budi Sulistyono menyoroti kondisi dan tantangan yang dihadapi PT Pertamina ...
EKSEKUTIF

Wabup Lumajang Minta Ibu-ibu PKK Inovatif

LUMAJANG – Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menekankan pentingnya peran Tim Penggerak PKK dalam merespons ...
KABAR CABANG

Banteng Kota Kediri Distribusikan Paket Sembako Bantuan DPD Jatim untuk Warga Kurang Mampu

KEDIRI – DPC PDI perjuangan Kota Kediri mulai hari ini mendistribusikan bantuan paket sembako dari DPD PDIP Jawa ...
MILANGKORI

Kunjungan Bupati Rijanto di Kawasan JLS Sasar Enam Titik Strategis

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto, bersama Wakil Bupati Beky Herdihansah mengunjungi enam titik strategis di kawasan ...