Sabtu
24 Oktober 2026 | 1 : 22

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Legislator Surabaya Minta PP 74/2014 Ditinjau Ulang

pdip-jatim---demo-sopir-angkot

pdip-jatim---demo-sopir-angkotSURABAYA – DPRD Kota Surabaya minta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2014 tentang Angkutan Jalan ditinjau ulang. Pasalnya, PP yang mewajibkan angkutan kota (angkot) berbadan hukum itu dinilai sangat memberatkan para sopir.

Ketua Komisi D Agustin Poliana mengatakan, saat pengurusan balik nama atau uji kir, angkot disyaratkan harus berbadan hukum. Padahal, sebut Agustin, mengurus berbadan hukum itu tidak murah.

“Inilah yang memberatkan para sopir angkot,” kata Agustin Poliana, usai menerima perwakilan ribuan supir angkot, yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surabaya, di Jalan Yos Sudarso, kemarin.

Menurut Titin, sapaan akrab legislator perempuan itu, untuk mengurus badan hukum diperlukan dana cukup besar, di kisaran Rp 2-3 juta. Selain itu, para pemilik angkot tidak mengurus seorang diri, harus berkelompok dengan pemilik angkot lainnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa untuk mencari rezeki demi menghidupi keluarga saja, saat ini mereka sudah kesulitan, apalagi harus mengurus badan hukum untuk angkotnya. Persaingan angkutan semakin ketat, dengan adanya Gojek ini juga mempengaruhi pendapatan para sopir angkot.

“Komisi D minta aturan itu bisa ditelaah lagi sebelum dilaksanakan. Harapan kami Pemerintah Kota Surabaya tidak memberlakukan dulu. Sebab kalau berbadan hukum itu kan harus berkelompok. Padahal angkot ini kan milik pribadi sopir-sopir itu,” ujarnya.

Pihaknya akan menyampaikan aspirasi para sopir, dengan membuat surat melalui pimpinan DPRD yang dikirimkan ke Wali Kota Surabaya Gubernur Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.

“Kalau PP itu dianggap memberatkan masyarakat, maka harus ditinjau ulang pelaksanaannya. Minimal ditunda pelaksanaannya atau PP itu direvisi,” katanya.

Sementara itu, aksi sopir angkot mengatasnamakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Surabaya di depan gedung DPRD sempat membuat kawasan sekitarnya macet total. Seperti ruas jalan seperti Jalan Pemuda, Jalan Gubernur Suryo, dan Panglima Sudirman. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Dengar Aspirasi Pemuda, Bupati Lukman Buka-bukaan Soal Strategi Pembangunan Daerah

BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat ...
KRONIK

IMM Tagih Solusi Darurat Pendidikan Jember, DPRD Bidik 23 Ribu Anak Tak Sekolah

JEMBER – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyelesaikan persoalan ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Soroti APBD Kota Batu 2027, Dorong Kemandirian Fiskal dan Belanja Tepat Sasaran

BATU – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu mendorong pemerintah kota memperkuat kemandirian fiskal dalam ...
KRONIK

Makanan Diantar ke Rumah Lansia Miskin Tiap Pagi, Rantang Kasih Terus Lanjut

BANYUWANGI – Setiap pagi, sekitar pukul 06.30 WIB, Elok Susanti datang mengantarkan makanan ke rumah Sahani (67), ...
EKSEKUTIF

Anggaran Surabaya 2027 Prioritaskan Pendidikan, Kesehatan, dan Penanganan Banjir

SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir dalam penyusunan ...
EKSEKUTIF

Hari Santri 2026, Rijanto Dorong Santri Blitar Kuasai Teknologi dan Ikut Membangun Daerah

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto mendorong para santri menguasai ilmu agama sekaligus teknologi agar mampu mengambil ...