SURABAYA – Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) menyoroti keberadaan TPS Lokasi Khusus (Loksus) yang ada di pesantren dan daerah bencana seperti di Lumajang imbas erupsi Gunung Semeru.

Wakil Kepala Bidang I BSPN DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Abdi Edison, mengatakan, dari 11 TPS Loksus yang ada di daerah erupsi Semeru, tepatnya di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro dan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, pemilihnya berpotensi tak menggunakan hak suaranya. Penyebabnya, sudah banyak yang kembali ke desa asalnya dan hanya tinggal di hunian tetap (Huntap) saat akhir pekan saja.

“Meskipun ada arahan dari KPU agar saat pemilu mereka kembali ke Huntap untuk menggunakan hak pilihnya, ini kan tetap berpotensi terjadinya tidak menggunakan hak pilih lantaran satu dan lain hal,” ujar Edison dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilu 2024, Selasa (27/6/2023).

“Harapan kami, KPU nantinya bisa benar-benar meyakinkan mereka untuk menggunakan hak pilihnya,” sambungnya.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, KPU Lumajang memastikan, meskipun para pemilih kembali ke desa asal pada Senin-Jumat lantaran bekerja dan kembali ke Huntap saat akhir pekan, mereka akan mengkoordinasi para pemilih agar pada saat pemilu kembali ke Huntap dan menggunakan hak pilihnya. Terlebih, KPU Lumajang bersama BPBD Jawa Timur telah menyediakan satu lapangan untuk lokasi TPS Loksus tersebut.

Edison juga menegaskan, pihaknya akan memberikan perhatian lebih dan perlakuan khusus pada TPS Loksus ini. Di antaranya dengan menurunkan regu penggerak pemilih (Guraklih) untuk mendata, mengidentifikasi pendukung-pendukung PDI Perjuangan.

“Serta memastikan pada saat hari-H Guraklih bekerja untuk mendorong pemilih kita yang ada di 11 TPS itu hadir di TPS Huntap. Itu yang akan kami lakukan,” ujar Edison.

Tak hanya itu, saksi-saksi juga akan diberikan pelatihan khusus untuk bisa mengawal dan mencermati distribusi surat suara sebelum hari-H.

“Gambaran kami jumlah surat suara Pilpres, Pileg, DPD maupun DPR masing-masing tingkat itu akan berbeda karena mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Jika dalam distribusi surat suaranya berjumlah sama, maka itu rawan terjadi manipulasi. Itu yang menjadi perhatian kita,” sambungnya.

Secara keseluruhan, Edison menegaskan, pihaknya sudah siap mengawal setiap proses tahapan Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. (dhani/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS