JEMBER – Lahan pemakaman umum umat Kristen di Jember saat ini dalam kondisi kritis. Areal utamanya habis per September 2022. Sejak itu, telah diajukan lahan baru, namun sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai hal tersebut.

Bupati Jember, Hendy Siswanto, sebenarnya sudah menyiapkan lahan aset pemkab untuk makam umat Kristen. Akan tetapi, dalam prosesnya terjadi penolakan oleh warga sekitar.

Menyikapi urusan lahan makam umat Kristen yang habis, Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni, menyebutkan bahwa pemakaman merupakan fasilitas umum yang harus difasilitasi pemerintah.

“Dalam Islam, banyak sekali swadaya masyarakat untuk pemakaman. Tetapi sebenarnya, makam Islam, makam Kristen, maupun makam umat yang lain, harus difasilitasi oleh pemerintah,” ujar Tabroni di Jember, Minggu (18/6/2023).

Menurut Tabroni, mengenai rencana pemberian lahan makam yang ditolak warga. Menurutnya, pemerintah perlu turun dan mengecek lokasi secara langsung. Apabila lokasinya tidak cocok, selayaknya diberi lahan di lokasi lain.

“Harus dipastikan, apa penolakan warga. Jangan sampai penolakan itu didasarkan pada suka dan tidak suka. Kalau berdasar kajian cocok, maka warga tidak boleh menolak. Tetapi, kalau hasil kajian tidak cocok, lebih baik cari lokasi lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Jember tersebut mengingatkan bahwa urusan pemakaman perlu dibahas sedemikian detail. Sebab, selama ini urusan lahan nyaris tak pernah dibahas dan tidak ada gambaran mengenai pemakaman.

“Dalam Islam, banyak sekali lahan pemakaman yang didapat dari swadaya masyarakat. Selayaknya, semua pemakaman ini menjadi tanggung jawab pemerintah,” terangnya. (alfian/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS