Selasa
26 November 2024 | 8 : 30

Pramono: Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Akan Naik

pramono anung

pramono anungJAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung yakin, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo akan kembali meningkat. Dasarnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sekarang kembali menguat.

Tidak hanya itu, kata Pramono, Presiden Jokowi juga terus mengupayakan pemadaman kebakaran hutan dengan meninjau lokasi secara langsung dan meminta bantuan luar negeri untuk penanganannya.

Pernyataan mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu disampaikan untuk menanggapi hasil survei Indo Barometer yang dirilis pada Kamis (8/10/2015). Menurut Pramono, hasil survei tersebut menunjukkan penurunan kepercayaan publik pada pemerintah karena survei dilakukan di media pekan pertama sampai pekan ketiga September 2015.

Di waktu tersebut, jelas dia, pemerintah tengah menghadapi banyak masalah. Di antaranya adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan kebakaran hutan yang tidak kunjung selesai.

“Tapi kalau survei dilakukan pada hari ini, kami yakin persoalan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi, pada pemerintahan akan naik kembali,” tandas Pramono, kemarin.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi selalu mengawasi kinerja seluruh menteri-menterinya. Evaluasi terhadap kinerja menteri juga dilakukan berkala dengan meminta pasokan data dari Seskab dan Menteri Sekretaris Negara.

Pihaknya memastikan bahwa evaluasi kinerja menteri tersebut dilakukan secara objektif. Kalaupun akan berujung pada perombakan kabinet, jelasnya, hal itu sebagai hak prerogatif presiden, dan tidak akan terpengaruh oleh hasil penelitian lembaga survei.

Soal usulan mengenai revisi terhadap Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ungkap Pramono, pemerintah baru akan menyampaikan responnya setelah nanti DPR resmi meminta. Saat ini belum waktunya pemerintah menunjukkan sikap apapun terkait inisiatif merevisi UU KPK itu, karena ini masih urusan DPR.

“Kalau pemerintah mengambil sebuah kebijakan ya domainnya di domain pemerintah, kemudian pada saatnya dilakukan pengawasan oleh parlemen,” ujar Seskab seraya menegaskan, sekarang ini pemerintah sedang menunggu proses yang ada di Parlemen.

Meski demikian, menurut Pramono, Pemerintah memperhatikan seluruh pro kontra aspirasi yang ada. Bukan hanya yang kontra, yang pro pun juga ada.

“Nah, yang pro kontra itu semuanya diperhatikan oleh pemerintah, tetapi bagaimana sikap pemerintah ya nanti. Kalau saya ngomong sekarang, pasti saya ngarang,” tuturnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Hari Guru Nasional, Bupati Fauzi Apresiasi Dua Pendidik Raih Prestasi Tingkat Nasional

SUMENEP – Pada peringatan Hari Guru Nasional 2024, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo memberi apresoasi atas ...
KABAR CABANG

Untuk Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji, PDIP Surabaya Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim Piatu

SURABAYA – Memasuki hari kedua masa tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Bentuk Pansus Raperda Pengembangan Ekraf

SURABAYA – Sidang paripurna ketiga DPRD Surabaya pada Senin (25/11/2024) memutuskan pembentukan panitia khusus ...
EKSEKUTIF

Usai Cuti Kampanye, Eri Pastikan Pengerjaan Proyek Strategis di Kota Surabaya

SURABAYA – Setelah dua bulan cuti kampanye Pilkada 2024, Eri Cahyadi kembali ke Balai Kota Surabaya melanjutkan ...
LEGISLATIF

Jaga Kepercayaan Rakyat dan Pastikan Pilkada Berlangsung Demokratis, Pulung Harap APH Netral

SURABAYA – Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Pulung Agustanto menyoroti pentingnya netralitas ...
KABAR CABANG

Menangkan Pilgub Jatim, DPC Kota Probolinggo Perkuat Saksi

PROBOLINGGO – Memenangkan Risma-Gus Hans di Pilkada Jawa Timur menjadi sebuah harga mati bagi kader PDI Perjuangan ...