Sabtu
19 April 2025 | 9 : 11

UHC Gresik Capai 99 Persen, Gus Yani Dorong Dispendukcapil Terus Sajikan Data Valid

pdip-jatim-bupati-gresik-150921-fandi-akhmad-yani-b

GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) terus menyajikan data yang valid dan baru.

Sebab, data memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah pemerintahan. Terutama dalam pemenuhan hak setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Misalnya, pelayanan bidang kesehatan, Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Gresik sudah mencapai 99 persen. Hal ini berkat capaian Dispendukcapil dalam menyajikan data.

“UHC kita sudah 99% tinggal 2.000 orang saja yang belum tercover, ini juga ada kaitannya dengan KTP warga Gresik,” kata Gus Yani sapaan akrabnya, Minggu (11/12/2022).

Bupati yang diusung PDI Perjuangan itu menyebut, lansia dan difabel mempunyai hak mendapatkan penjaminan kesehatan melalui UHC. Nah, hal ini juga berhubungan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP).

“Semua terintegrasi di sini, pelayanan harus menjangkau masuk ke pelosok desa, termasuk pelayanan terhadap lansia dan difabel,” imbuhnya.

Gus Yani mengungkapkan, penyajian data yang valid dan terintegrasi berpengaruh pada Program Keluarga Harapan (PKH) inklusif yang menyisir lansia dan difabel, yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“PKH Inklusif merupakan program orisinil Kabupaten Gresik, yang tertuang dalam Nawa Karsa Bupati dan Wakil Bupati Gresik yakni Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia, Berdikari),” tambahnya.

Selain itu, bantuan sosial berupa subsidi upah, diberikan kepada pekerja yang terkena PHK oleh perusahaan karena terdampak Pandemi Covid-19.

“Dispendukcapil harus menyajikan data yang valid dan segar, kolaborasi dan sinergitas. Hal ini juga berpengaruh pada pengentasan Kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.

Bupati berpesan, pelayanan penerbitan dokumen kependudukan oleh Dispendukcapil harus lebih dipermudah. Karena, prosedur, waktu dan persyaratan pelayanannya kerap menjadi sorotan masyarakat.

“Hal tersebut perlu dijawab dengan adanya SOP, dan meningkatkan kompetensi aparatur dan sarana pendukung untuk mempercepat pelayanan,” tandasnya. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Puan Lantang Serukan Aksi Kekerasan terhadap Masyarakat di Gaza Segera Diakhiri

ISTANBUL – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang mendukung ...
SEMENTARA ITU...

Sumrambah Dorong DPRD Jatim dan Undar Terlibat dalam Pengembangan Kampung Adat Segunung

JOMBANG – Pembangunan Kampung Adat Segunung di Desa Segunung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, terus ...
EKSEKUTIF

Penuhi Kebutuhan Telur dan Sayur, Surabaya Gandeng Kota Blitar

SURABAYA – Pemkot Surabaya terus berupaya menekan inflasi. Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah ...
KRONIK

Bupati Sugiri Tinjau Jembatan Ambrol, Juli atau Agustus Bisa Dibangun

PONOROGO – Ambrolnya Jembatan Mingging di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, pada 28 Maret lalu, mendapatkan ...
KABAR CABANG

DPC Tulungagung Terima Kunjungan Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah

TULUNGAGUNG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menerima kunjungan Mahasiswa ...
KRONIK

Konsisten, Banyuwangi 13 Tahun Berturut-turut Raih WTP

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali menunjukkan kinerja positif pengelolaan keuangan ...