Kamis
04 Juni 2026 | 1 : 39

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Paripurna Perubahan APBD 2022, Guru Ngaji hingga DTKS Jadi Catatan Perjuangan Banteng Jember

pdip-jatim-210827-hadi-supaat

JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember memberikan lima catatan penting terkait perubahan APBD Jember tahun 2022. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Hadi Supa’at, mengatakan kelima cacatan tersebut memuat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Jember.

“Pertama, agar target pembangunan daerah dapat tercapai, maka persoalan data dan perencanaan berbagai program perlu diperkuat. Selama ini masih terlihat lemahnya validitas data dan perencanaan, sehingga beberapa program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Jember terkesan berubah-ubah,” ujar Hadi saat membacakan pandangan umum (PU) fraksi dalam sidang paripurna Perubahan APBD Jember 2022, Kamis (22/9/2022).

Kedua, lanjut Hadi, dalam rangka memperkuat data, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember harus mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk pendataan.

“Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyangkut beberapa bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang diberikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Ketiga, pentingnya pendataan yang valid juga menyangkut usaha mikro kecil menengah, nelayan, guru ngaji, dan dan berbagai elemen masyarakat berpenghasilan rendah lainnya, agar upaya pemberian bantuan oleh Pemkab Jember nantinya tepat sasaran dan meringankan beban rakyat serta memenuhi unsur keadilan.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkab Jember memberikan perhatian kepada pekerja angkutan umum pasca kenaikan harga BBM.

“Baik pengemudi konvensional maupun pengemudi online agar pendapatan mereka tidak tergerus dan menimbulkan kemiskinan baru,” kata Hadi.

Terakhir, tambah Hadi, kuatnya data juga diperlukan dalam menyusun e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik).

“Ini agar tidak ada lagi petani yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak mendapatkan kuota pupuk. Sebelum memastikan distribusi pupuk subsidi harus tanpa penyelewengan, data kebutuhan yang valid tentu menjadi hal yang pokok agar petani tidak terus menerus kesulitan mendapatkan pupuk subsidi,” pungkasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Konflik Galian C di Magetan, DPRD Hentikan Sementara Operasional Tambang demi Redam Gejolak Warga

MAGETAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan mengambil langkah taktis dengan menghentikan ...
EKSEKUTIF

Wabup Kediri Minta Masyarakat Ikut Kawal SPMB 2026, Laporkan Jika Ada Dugaan Pelanggaran

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan SPMB 2026. Pemkab Kediri ...
LEGISLATIF

Anas Karno Ajak Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Jaga Profesionalisme Pelayanan

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengajak aparatur kelurahan dan kecamatan menjaga profesionalisme ...
KABAR CABANG

Bulan Bung Karno 2026, DPC Nganjuk Gelar Doa Bersama dan Ziarah Makam Tokoh Partai

NGANJUK – Menyambut bulan Juni yang diperingati sebagai Bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI ...
LEGISLATIF

Widarto: Jika Diperlukan, Perlindungan BPJS bagi ABK Nelayan Bisa Dibiayai Pemerintah

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi ABK nelayan penting karena tingginya ...
KRONIK

DPD PDI Perjuangan Jatim akan Tutup Musancab dengan Tanam Ribuan Pohon di Lumajang

SURABAYA – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan mengisi rangkaian peringatan “Bulan Bung Karno” dengan aksi penanaman ...