SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberikan atensi luar biasa kepada upaya pengentasan stunting, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Total anggaran sebesar Rp 44,8 triliun telah dialokasikan pemerintah melalui APBN untuk menurunkan angka stunting Indonesia.

Oleh sebab itu, Untari mengajak seluruh stakeholder di Jatim untuk turut mensukseskan upaya pemerintah pusat dalam menurunkan angka stunting.

“Pemerintah pusat sudah melakukan intervensi melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kesejahteraan Sosial Anak, Bantuan Sosial Pangan. Yang ini sebenarnya menunjukkan, intervensi dari pemerintah pusat ini sudah tidak main-main dan jumlahnya sudah sangat besar,” kata Untari.

Hal itu dia sampaikan dalam sarasehan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, dengan tema ‘Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Stunting di Jawa Timur’, di Hotel Sangri-La, Surabaya, Rabu (21/9/2022).

Untari menyampaikan bahwa persoalan tersebut wajib mendapat perhatian bersama. Dia juga berbagi pengalaman, saat dirinya pernah menjadi asisten bidan di Puskesmas di Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang.

Masih terekam secara jelas dalam memorinya betapa pedih dan sakitnya hati seorang ibu, ketika anak yang dikandungnya harus meninggal dalam proses persalinan.

Karena itu, seiring dengan semakin cepatnya laju pembangunan dan pemerataan ekonomi, Untari bertekad ke depan tidak ada lagi kasus kematian ibu dan bayi. Sekaligus pemenuhan gizi dan kebutuhan bayi pada masa pertumbuhan juga bisa terpenuhi dengan baik.

“Bagaimana angka kematian bayi dan ibu itu dapat terus ditekan. Pada saat melahirkan pada zaman saya menjadi asisten bidan dahulu sampai hari ini, menurut saya, kita masih punya PR besar untuk memberantas hal ini,” ujarnya.

Sesuai hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), beber Untari, pada tahun 2021 terdapat 23,5% balita yang mengalami stunting di Provinsi Jawa Timur.

Sementara berdasarkan data angka kematian bayi mencapai 23 per 1000 kelahiran. Dengan tingkat angka kematian ibu, 98,39 dari 100.000 kelahiran.

“Ini harus menjadi salah satu agregator utama pembangunan Jawa Timur. Di mana kita butuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan pemenuhan gizi ibu dan bayi, terutama sebelum proses melahirkan hingga tahap tumbuh kembang anak,” jelas Untari.

“Maka saya ingin mencoba mengajak kita semua untuk melihat kembali, apa yang sudah kita lakukan dengan berbagi program yang sudah kita buat. Apakah itu mampu memberikan dampak pada penurunan angka stunting kepada ibu dan balita,” sambung legislator dari Dapil Malang Raya tersebut.

Dia memahami, tidak semua daerah di Jawa Timur memiliki kapasitas anggaran yang cukup untuk melakukan upaya-upaya pencegahan stunting, serta kasus AKI dan AKB secara komperhensif.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur harus bekerja secara inovatif untuk mensiasati kurangnya dukungan anggaran.

“Contohnya, saya di Singosari sudah saya melakukan geruduk stunting dengan ibu-ibu PKK. Saya hidupkan posyandunya, jadi sebenarnya mudah untuk menangani stunting, tidak rumit. Tinggal bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh dengan sehat melalui makanan yang bergizi, vitamin, dan susu,” papar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.

Menutup paparannya, Untari berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa lebih berperan aktif dalam upaya penurunan angka stunting juga AKI dan AKB.

Sebagai implementasi dari tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi dan mencerdaskan setiap tumpah darah Indonesia. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS