Selasa
17 November 2026 | 3 : 31

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fraksi PDIP: Pencairan JHT Sebenarnya Bisa di Bawah 10 Tahun

IMG-20150706-WA0016.jpg
image

JAKARTA – Perkataan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri soal alasan pembentukan aturan baru Jaminan Hari Tua di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat reaksi keras dari beberapa fraksi di Komisi IX DPR yang di antaranya mengurusi masalah tenaga kerja. Salah satu yang lantang bersuara adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka.
Menurut Rieke dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak dijelaskan mengenai pencairan JHT harus dilakukan setelah seseorang bekerja minimal 10 tahun. “Itu disebutnya ‘dapat’ bukan ‘wajib’. Berarti sebenarnya bisa di bawah 10 tahun,” kata Rieke di ruang Komisi IX DPR RI, Senin (6/7).
Selain itu, Rieke pun menyayangkan nominal persenan yang diambil dari gaji para pekerja untuk menjadi JHT. Nominal tiga persen yang ada di aturan tersebut dinilainya sangar tidak layak.
“Itu artinya setelah 15 tahun para pekerja hanya mendapat Rp 3 juta,” katanya.
Oleh sebab itu, Rieke dan PDI Perjuangan mendesak aturan-aturan tersebut direvisi. Menurutnya, aturan tersebut sangat tidak menolong para pekerja di Indonesia.
Regulasi baru pencairan dana Jaminan Hari Tua mengatur saldo baru bisa diambil setelah pekerja menjalani masa kerja sepuluh tahun. Padahal pada aturan sebelumnya syarat pengambilan dana hanya lima tahun masa kerja.
Ramainya penolakan membuat pemerintah berinisiatif merevisi Peraturan Pemerintah tentang JHT tersebut. Dalam revisi nantinya diatur bagi pekerja yang dipecat atau tidak lagi bekerja bisa mencairkan dana JHT sebulan setelah kehilangan pekerjaannya.
Sementara dalam tanggapannya atas petisi online ‘Membatalkan kebijakan baru pencairan dana JHT minimal 10 tahun’ di change.org, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan PP JHT merupakan amanat Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dibuat oleh DPR periode lalu.
“Jika Peraturan Pemerintah sepenuhnya disusun oleh jajaran lintas kementerian, maka UU merupakan produk politik legislatif di masa itu,” kata Hanif.
Menurut menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa itu, program Jaminan Hari Tua memang bukan tabungan biasa, melainkan tabungan masa tua untuk perlindungan dan kesejahteraan di usia senja saat pekerja tak lagi produktif.
Meski demikian, ujar Hanif, pemerintah paham kondisi sebagian masyarakat yang membuat mereka masih lebih berpikir tentang hari ini dan besok ketimbang masa tua kelak. Inilah yang membuat aturan baru JHT butuh masa transisi. (obs)
Sumber: cnnindonesia

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Serap Aspirasi Warga Bulak, Yordan Kawal Isu BPJS PBI dan Kependudukan

SURABAYA – Gelaran serap aspirasi (Reses) anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M-Batara Goa, di Kawasan Bulak, ...
KRONIK

Rapat Paripurna, DPRD Lamongan Sepakat Turunkan Foto Gibran

LAMONGAN – Foto mantan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya terpajang di ruang rapat ...
SEMENTARA ITU...

Pasar Lawasan “Sawo Kecik” Diharapkan Dongkrak Ekonomi Trenggalek, Doding Siapkan Spot Khusus

TRENGGALEK – Pasar Lawasan Sawo Kecik diharapkan tidak sekadar menjadi tempat berburu barang antik dan benda ...
KRONIK

Paguyuban Langen Beksan Kiai Pradah Terbentuk, Sukarmi Bersyukur Ada Wadah Perjuangan Pelaku Seni Tradisi

BLITAR – Rasa syukur terpancar dari wajah Sukarmi. Setelah sekian lama para pelaku seni Langen Beksan di wilayah ...
LEGISLATIF

Banyu Biru Djarot Ajak Kader PDIP Madiun Rawat Persatuan dan Keberagaman dari Akar Rumput

MADIUN – Kader partai di tingkat akar rumput memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan merawat keberagaman ...
KRONIK

Sri Untari Tantang Duta Pancasila Melek Sejarah, Rekomendasikan Tiga Buku Bung Karno

MALANG – Finalis Duta Pancasila Kabupaten Malang 2026 ditantang memperkuat literasi sejarah agar tidak hanya ...